Pandeglang, Demokratis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memanfaatkan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLAH) sistem elektronik yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara daring dengan menggunakan sumber dana bantuan pemerintah.
Sistem pasar daring yang dapat dikategorikan sebagai SIPLAH harus memiliki fitur tertentu dan memenuhi kebutuhan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Pendidikan.
Sistem pembelanjaan secara elektronik yang harus dilakukan oleh sekolah yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan, sistem tersebut yang harus dilaksanakan oleh penerima bantuan.
Sementara ini sistem tersebut belum bisa dilaksanakan secara maksimal oleh penerima bantuan salah satunya di Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
Menurut Koordinator Administrasi (Kormin) Kecamatan Jiput Yadi Supyadi, sementara ini sistem SIPLAH yang harus dilakukan oleh setiap sekolah yang mendapatkan bantuan, mengalami banyak kendala seperti minimnya jaringan internet dan keterbatasan dari pelaksana belanja sistem daring tersebut.
“Sehingga pihak sekolah penerima bantuan terlambat untuk melakukan pelaporan dan pencairan bantuan operasional sekolah tersebut,” ungkapnya saat ditemui di ruangannya, Jumat (4/6/2021).
Dengan semua kendala yang terjadi di Kecamatan Jiput untuk melaksanakan pembelanjaan secara daring pihaknya masih butuh bimbingan untuk melaksanakan sistem tersebut karena dari beberapa sekolah yang ada di Kecamatan Jiput masih banyak yang belum menguasai sistem tersebut.
“Kami berharap kepada pemerintah daerah maupun pusat agar membimbing kami dengan cara yang lebih mudah untuk menggunakan sistem itu, karena sampai saat ini kami masih perlu bimbingan dan bantuan untuk menggunakan sistem itu,” harapnya.(Ruslan)
