Jakarta, Demokratis
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan masih menjadi salah satu prioritas nasional, ditambah dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Diungkapkan Presiden, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran total pembangunan infrastruktur sekitar Rp 430 triliun pada 2020 atau naik dibandingkan 2019 yang sebesar Rp 420 triliun.
Untuk mendukung hal tersebut, menurut Presiden diperlukan kesiapan seluruh komponen rantai pasok industri konstruksi yang terdiri dari sumber pendanaan, sumber daya manusia (SDM), peralatan dan material, serta teknologi konstruksi.
“Kuncinya ada di pembenahan manajemen rantai pasok konstruksi yang berkualitas, terutama pasokan tenaga ahli jasa konstruksi yang harus terus kita tingkatkan, kuantitas maupun kualitasnya didukung dengan sertifikasi berstandar internasional,” kata Presiden Jokowi saat membuka Konstruksi Indonesia (KI) 2019, Indonesia Infrastructure Development Financing (IIDF) 2019, serta Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2019 di JI Expo Kemayoran Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Presiden Jokowi mengatakan, untuk mendorong terciptanya SDM konstruksi yang kompeten, handal dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan kerja sama antara dunia pendidikan dan industri jasa konstruksi. “Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan vokasional harus juga kita perbaiki, link and match antara lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia konstruksi Indonesia harus terus diperkuat sehingga menghasilkan tenaga kerja yang punya keahlian lapangan yang handal,” kata Presiden.
Terkait kesiapan peralatan dan material yang dibutuhkan dalam konstruksi, Presiden menginstruksikan untuk memastikan ketersediaannya baik dari segi kuantitas dan kualitas. Presiden juga menekankan agar terus berupaya mengurangi penggunaan bahan konstruksi impor, sehingga pembangunan infrastuktur yang masif dapat mendongkrak industrialisasi dalam negeri.
“Saya minta agar produksi dalam negeri betul-betul menjadi perhatian yang serius. Berbagai produk dalam negeri seperti kebutuhan produk baja serta berbagai kebutuhan material dan bahan baku lainnya harus disediakan sehingga sektor konstruksi bisa berkontribusi dalam menurunkan defisit neraca transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan kita,” pesan Presiden Jokowi.
Ditambahkan Presiden, gencarnya pembangunan infrastruktur juga harus dapat menaikkan kelas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam negeri. Tak hanya itu, ia juga meminta agar pembangunan infrastruktur dapat menciptakan banyak lapangan kerja dengan mendorong peningkatan peran swasta.
“Berikan ruang kepada swasta terutama pengusaha lokal untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Saya harapkan 5 tahun ke depan peran swasta, peran kontraktor lokal betul-betul bisa diberikan ruang sebesar-besarnya. Saya yakin dengan semangat kolaboratif akan mampu mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur,” tutur Presiden.
Pembukaan ruang kepada sektor swasta menurut Presiden juga terkait dengan dukungan kesiapan pendanaan pembangunan infrastruktur yang tidak mungkin semuanya bergantung pada APBN. “Saya selalu berpesan tolong tawarkan berikan prioritas pada swasta dulu, kalau swasta tidak mau silahkan BUMN yang mengerjakan terutama yang nilai investasinya rendah, kalau BUMN tidak mau maka dikerjakan oleh pemerintah,” ujar Presiden.
Terkait arahan Presiden untuk mengoptimalkan pemakaian produk lokal untuk pembangunan infrastruktur, Menteri Basuki menyatakan telah memerintahkan seluruh pekerjaan konstruksi bidang PUPR untuk membeli bahan baku dan peralatan lokal seperti penggunaan aspal buton untuk jalan dan pembelian eskavator ke PT Pindad. “Utamakan yang lokal, meski harga lebih mahal sedikit asal masih wajar,” pesan Menteri Basuki.
Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Inspektur Jenderal Widiarto, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Dirjen Cipta Karya Danis H Sumadilaga, Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi A Hamid, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Hadi Sucahyono, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BPSDM) Lolly Martina Martief, dan para Staf Ahli Menteri PUPR. (Reimon)
