Jakarta, Demokratis
Pemerintah menjanjikan akan menghentikan penyaluran bantuan pangan beras setelah banyak dikritik dan untuk menghormati hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Arief mengatakan pihaknya akan menginformasikan lagi secepatnya mengenai keputusan penyaluran bantuan pangan beras ini karena Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) juga sudah membuat perencanaan distribusi ke Indonesia.
“Sedang dipertimbangkan untuk dihentikan sementara di hari tenang tanggal 11 Februari sampai dengan pencoblosan 14 Februari 2024,” kata Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Rabu (7/2/2024).
Penyaluran bantuan pangan beras oleh Bapanas sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres 66 Tahun 2021 di mana Badan Pangan Nasional memiliki salah satu tugas untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan.
Pemberian bansos yang langsung dilakukan Presiden Jokowi ke berbagai daerah mendapat sorotan negatif dari banyak pihak karena dipolitisasi untuk memenangkan salah satu paslon dalam pilpres. Sebab pemberian bansos yang seharusnya dilakukan per bulan tetapi dirapel menjadi menjelang pilpres pada 14 Februari 2024.
Padahal dalam APBN 2024 pemerintah sebenarnya sudah menganggarkan Rp496,8 triliun untuk program perlindungan sosial (perlinsos) yang ditargetkan hingga bulan Maret tahun ini. Namun Jokowi memperpanjang hingga bulan Juni dengan menambah anggaran hingga Rp11,25 triliun lagi.
Sumber anggaran tambahan bansos hingga Juni tersebut menurut Menko Airlangga Hartarto berasal dari pemangkasan atau pemblokiran anggaran kementerian dan lembaga yang terkumpul hingga Rp50,1 triliun. Dana yang terkumpul dari kebijakan pemblokiran anggaran ini akan digunakan untuk menambah anggaran bantuan sosial (bansos) dan subsidi pupuk.
“Nanti itu tekniknya ada macem-macem cara. Bu Sri Mulyani akan menyelesaikan, salah satunya automatic adjustment (pemblokiran),” kata Airlangga kepada awak media di Jakarta, Senin (5/2/2024).
Selain itu, Airlangga menjelaskan bahwa alasan pemerintah untuk menambah subsidi pupuk. Pasalnya, subsidi pupuk sangat penting karena Indonesia sudah memasuki musim tanam.
“Kemarin dengan dana yang ada Rp26 triliun itu hanya mencakup 5,7 juta petani. Sehingga, kita harus menambah 2,5 juta petani. Ini subsidi pupuk tidak boleh terlambat. Sehingga Bapak Presiden Jokowi sepakat untuk menyetujui ditambahkan subsidi Rp14 triliun,” katanya lagi.
Bansos tambahan itu bernama BLT Mitigasi Risiko Pangan. Lewat program pengganti BLT El Nino ini, pemerintah akan membagikan bantuan total sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). (Albert S)
