Subang, Demokratis
Pemerintah Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun2024 yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Binong, (27/2/2023).
Musrenbang sendiri dihadiri utusan anggota DPRD Subang dari Fraksi PDIP Dapil VII Nazib Jordie, unsur Muspimcam Binong, para Kepala UPTD, para Kades se-Kecamatan Binong, TP PKK, Kader Pos KB Desa dan utusan Musrenbang masing-masing desa.
Dalam kata arahannya Camat Binong H Hazizul Hakim, S.Sos, M.Si saat membuka Mesrenbang tersebut mengatakan, bahwa Musrengbang kali ini tidak menyabut nominal pagu indikatif kewilayahan yang sebelumnya dipatok kisaran Rp3 M/per kecamatan, sekarang, namun tetap memprioritaskan usulan pembangunan yang sangat mendesak.
Sesuai arahan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penilitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), lanjut Camat, selain usulan yang menjadi prioritas yang berasal dari kebutuhan masing-masing desa dan UPTD (baca: pihak eksekutif) juga bisa meng-cover usulan dari pihak legislatif pada anggota DPRD yang melakukan reses ke daerah.
Di bidang pertanian misalanya, diusulkan jalan-jalan usaha tani (Jitut) yang berada di area pertanian, hal ini dimaksudkan untuk memudahakan transportasi kegiatan mulai dari pengolahan tanah hingga panen. Diharapkan dengan transportasi yang memadai dapat meningkatkan nilai jual padi.
Tak hanya itu, Camat mengarahkan untuk kegiatan sarana pendidikan, agar diusulkan gedung-gedung atau sarana fisiknya rawan ambruk. Hal ini untuk antisipasi keselamatan para anak didik, agar dalam belajar mendapat kenyamanan.
Begitu juga di bidang infrastruktur, ekonomi dan sosbud lainnya yang dianggap urgen itu diusulkan.
Menurut Ketua Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan Binong yang juga Sekmat Binong Tatang Arifin,S.Sos., MM , pola penyelenggaraan Musrenbang tahun 2023 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana untuk pagu kewilayahan ditentukan nominalnya, sekarang tidak ditentukan nominalnya.
Namun secara keseluruhan, dari usulan prioritas mencapai Rp.2.999.433.000,- diperuntukkan infarastruktur bidang fisik Rp.2.403.233.000,- bidang sosbud Rp.509.800.000, dan ekonomi Rp.86.400.000,-.
Sesuai arahan BP4D, lanjut Sekmat, pagu indikatif kewilayahan tahun 2024 pengalokasiannya diarahkan untuk kategori peningkatan derajat pembangunan manusia yang memprioritaskan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, bantuan peralatan dan perlengkapan sekolah siswa miskin, pendidikan kesetaraan kejar paket; kategori penurunan kemiskinan dan pengangguran, memprioritaskan penyediaan sarana dan prasarana Pos KB Desa, fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan dan kelembagaan desa/kelurahan, fasilitasi peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat; kategori prtumbuhan ekonomi prioritas utama diarahkan untuk peningkatan jalan kabupaten dan peningkatan jalan poros desa, sementara prioritas selanjutnya untuk alat kelengkapan jalan yang berkeselamatan; kategori peningkatan kinerja pelayanan kecamatan memprioritaskan sarana dan prasarana kecamatan dan peningkatan kinerja pelayanan kecamatan. (Abdulah)
