Bogor, Demokratis
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program percepatan penanganan rumah tidak layak huni (Rutilahu). Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memastikan program ini akan menjadi salah satu prioritas utama dalam APBD Perubahan 2025.
Berdasarkan data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, terdapat sekitar 14 ribu unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 40 kecamatan dan 416 desa/kelurahan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut kualitas hidup ribuan keluarga di wilayah Bogor.
“Target kami, program Rutilahu bisa tuntas dalam waktu tiga tahun. Itu lebih cepat dari proyeksi umum yang biasanya membutuhkan waktu lima tahun. Kami ingin masyarakat tidak terlalu lama menunggu untuk memiliki hunian yang lebih layak,” kata Rudy Susmanto, dalam keteranganya, Senin (29/9/2025).
Pada tahun anggaran 2025, Pemkab Bogor menyiapkan perbaikan sebanyak 3.750 unit Rutilahu. Jika dihitung dengan estimasi biaya rata-rata Rp20 juta per unit, total anggaran yang digelontorkan mencapai sekitar Rp75 miliar. Anggaran ini akan bersumber dari APBD Perubahan 2025, sekaligus menjadi pijakan awal percepatan target tiga tahun.
“Dari APBD murni kita fokus pada 3.750 rumah tahun ini. Namun selain itu, ada juga program kolaborasi bersama TNI dan Polri untuk mempercepat pembangunan, serta dukungan dari pemerintah pusat melalui DPR RI. Sinergi ini penting agar tidak ada tumpang tindih bantuan dan masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya,” ujar Rudy.
Agar program benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan, Pemkab Bogor menerapkan sistem verifikasi berlapis. Proses pendataan dilakukan mulai dari tingkat RT/RW, desa atau kelurahan, lalu dihimpun secara resmi oleh DPKPP. Dengan mekanisme ini, diharapkan penerima bantuan tepat sasaran dan meminimalisasi potensi penyalahgunaan data.
Rudy optimistis program Rutilahu dapat berjalan sesuai rencana karena kemampuan fiskal daerah menunjukkan tren positif. Pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) yang stabil, terutama dari sektor perdagangan, industri kecil, dan pariwisata, menjadi landasan kuat bagi Pemkab Bogor untuk membiayai program sosial skala besar seperti Rutilahu.
“Selama ekonomi daerah kita terus tumbuh, kami yakin program-program sosial seperti Rutilahu bisa dipercepat. Hunian yang layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah punya kewajiban untuk memenuhinya,” tegas Rudy.
Lebih dari sekadar memperbaiki fisik bangunan, program Rutilahu juga diintegrasikan dengan program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pemkab Bogor ingin memastikan rumah layak huni dapat menjadi titik awal perubahan kualitas hidup warga: menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, serta meningkatkan rasa percaya diri masyarakat dalam beraktivitas sosial maupun ekonomi.
“Dengan adanya rumah yang lebih layak, keluarga bisa hidup lebih sehat, anak-anak bisa belajar dengan tenang, dan masyarakat akan punya fondasi lebih kuat untuk meningkatkan taraf hidupnya,” tambah Rudy.
Pemkab Bogor menegaskan bahwa percepatan program Rutilahu adalah bentuk keberpihakan nyata terhadap warga miskin. Melalui strategi percepatan, sinergi antarlembaga, dan dukungan penuh masyarakat, pemerintah daerah menargetkan wajah-wajah kemiskinan struktural di Kabupaten Bogor dapat dihapus, satu rumah demi satu rumah.
“Program ini adalah investasi jangka panjang dalam membangun manusia Bogor yang lebih sejahtera. Kami tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga memperbaiki masa depan,” tutup Rudy. (RY)
