Karawang, Demokratis
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang, Eka Sunantha, mencatat realisasi pendapatan daerah hingga akhir Triwulan III Tahun Anggaran 2025 baru mencapai 70,16 persen.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mampu mencapai 74,53 persen. Pernyataan ini disampaikan oleh Eka Sunantha kepada media di Karawang, belum lama ini.
Di samping itu, Kepala BPKAD Karawang, Eka Sanatha juga mengatakan bahwa capaian pendapatan tertinggi ditunjukkan oleh sejumlah perangkat daerah, di antaranya DPMPTSP dengan 145,09 persen, DPUPR 93,05 persen, Dinas Kesehatan 84,35 persen, Disnakertrans 81,52 persen, serta Dinas Perikanan 80,47 persen.
Dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi baru tercatat 76,45 persen, lebih rendah dibandingkan capaian tahun lalu sebesar 84,63 persen.
Menurut Eka, turunnya realisasi PAD dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya kebijakan diskon tarif listrik yang menurunkan realisasi Pajak Penerangan Jalan (PBJT) listrik, kebijakan tarif BPHTB 0 persen untuk rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta menurunnya transaksi jual beli tanah dan bangunan di masyarakat.
Adapun dari sektor pendapatan transfer, realisasi hingga Triwulan III 2025 tercatat 66,71 persen, juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 71,65 persen.
Sementara itu, berbeda dengan sektor pendapatan, realisasi belanja daerah justru menunjukkan tren positif. Hingga Triwulan III 2025, realisasi belanja daerah mencapai 58,86 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya 54,75 persen.
“SKPD dengan realisasi belanja tertinggi di antaranya Badan Kesbangpol sebesar 79,23 persen, BPKAD 70,23 persen, Satpol PP 67,99 persen, Inspektorat 67,29 persen, dan Dinas Kesehatan 66,71 persen,” jelas Eka.
Ia menambahkan, meningkatnya kinerja SKPD dalam merealisasikan belanja daerah menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tepat waktu. Hal ini diharapkan mampu mendorong perputaran uang di sektor riil guna menggerakkan perekonomian masyarakat.
Beberapa program strategis, seperti pembangunan jalan, rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas, serta pembangunan rumah layak huni (Rulahu), saat ini sudah berjalan dan sebagian tinggal menunggu proses penyelesaian serta pembayaran. Bahkan, proses pengadaan atau lelang sejumlah kegiatan infrastruktur dalam perubahan APBD 2025 dengan nilai anggaran cukup besar sudah mulai dilaksanakan.
“Di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, Pemkab Karawang tetap optimistis realisasi APBD sampai akhir tahun dapat mencapai target. Untuk itu, kami berharap dukungan seluruh aparat, masyarakat, dan pelaku usaha agar bersama-sama menjaga kondusivitas serta mengawasi proses pembangunan sehingga manfaatnya bisa dirasakan sebesar-besarnya oleh masyarakat,” pungkas Eka. (Juanda Sipahutar)
