Banjar, Demokratis
Berdasarkan surat pemberitahaun dari Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 400/1743/BaPd atas nama Gubernur yang ditanda tangani Sekretaris Daerah Dr Ir Setiawan Wangsaatmaja Dipl S Es M Eng yang dikirimkan ke setiap Bupati dan Walikota se Jawa Barat terkait penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat pademik Covid-19 di Jawa Barat kepada masyarakat miskin yang belum menerima bantuan sosial pangan serta masyarakat rentan miskin berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) tahun 2020.
Menindak lanjuti pidato Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait penanganan bantuan langsung yang terkena dampak Covid-19, Pemerintah Kota Banjar melakukan pendataan langsung ke lapangan melalui Dinsos, KUKM, Pertanian, untuk bidang Ekonomi.
Yadi Praja Kasi Perindustrian dan UMKM sebagai salah satu tim pendata yang langsung terjun ke lapangan menjelaskan pihaknya bersama tim hanya mendata para pelaku usaha yang terkena dampak corona terutama para pelaku UKM/IKM.
Pelaku Usaha Kecil menengah contoh : tukang cilok, PKL, tukang asongan dll yang penghasilannya per hari.
Industri Kecil Menengah contoh : Usaha Pabrik Produksi Tahu, tempe dll yang memproduksi produk, yang didata para pekerjanya yang terdampak penurunan omset dan produksi.
“Sistem pendataan langsung tidak melalui RT/RW. Sementara didata oleh pihak dinas langsung untuk verifikasi yg ada data dinas, untuk data susulan yang belum terdata bisa menyusul dengan verifikasi data dari NIK KTP dan No KK,” jelas Yadi, Kamis (2/4)
“Pendataan ke tiap desa/kelurahan saat ini sedang berjalan. Kemudian data dari desa/kelurahan disinkronkan dengan data yang ada di dinas. Dan setelah itu ada tim verifikasi setelah data dinas dan desa fix,” terangnya.
Sampai tanggal 6 April 2020 data harus sudah masuk dan data susulan bisa menyusul waktu berikutnya saratnya harus ada data NIK dan KK untuk verifikasinya dan yang belum ada KTP bisa diurus langsung melalui disdukcapil.
Menurutnya, data yang masuk akan disinkronkan juga dengan data yang dari Dinsos. Dan sampai saat ini data yang masuk baru masuk 50%.
Ketika jumlah bantuan yang akan diturunkan, Yadi menjelaskan, pihaknya hanya sebagi pendataan saja dan itu akan dibahas kemudian melalui kebijakan lainya.
Mengenai kendala yang dilapangan, Yadi mengungkapkan, “Kadang kami was-was dan takut soalnya kami langsung berhungan dengan masyarakat apalagi saat ini Banjar sudah menjadi zona merah sudah ada 2 orang yang positif,” pungkasnya. (Jujun)
