Tanjungpinang, Demokratis
Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Pribahasa tersebut sangat tepat ditujukan kepada masyarakat kecil di Kota Tanjungpinang. Pasalnya, selain kesulitan mencari nafkah di masa pandemi ini mereka juga luput dari perhatian pemerintah setempat di kota gurindam 12 ini.
Een yang sehari-harinya berniaga menjajakan dagangan buah titipan yang diambilnya dari orang untuk dijualnya kembali kepada Demokratis, Kamis malam (5/8/2021) sekitar pukul 20.30 Wib, menceritakan kondisi kehidupan mereka selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) saat ini.
“Diberlakukannya kebijakan PPKM oleh Pemko Tanjungpinang sangat berimbas ke masyarakat kecil. Sebab, dagangan buahnya yang saya jual sehari-hari ini terkadang laku hanya beberapa kilo gram saja, bahkan terkadang pernah dagangan buah yang dijual sampai busuk karena tidak ada pembeli,” ungkap Een yang sehari-harinya mangkal di pinggir Jalan Pemuda Kota Tanjungpinang ini.
Di sisi lain, Een juga mengeluhkan pembagian bantuan di Kota Tanjungpinang yang dianggap terkesan diskriminasi dan banyak penyimpangan karena tidak tepat sasaran kepada yang berhak menerimanya.
“Banyak bantuan dari Pemerintah Pusat yang tidak sampai ke tangan masyarakat kecil seperti kami ini. Sepertinya keadilan itu tidak ada bagi kami rakyat kecil di bawah ini,” tuturnya.
Een pun mencerikan bahwa ia pernah melihat Presiden Joko Widodo menginfokan di salah satu TV nasional bahwa semua bantuan siap untuk disalurkan ke masyarakat yang layak mendapatkannya.
“Informasi bantuan di media sosial juga seperti bantuan usaha mikro, PKH, KIP, BLT, BST dan lain sebagainya, tetapi banyaknya jenis bantuan yang digelontorkan Pemerintah Pusat ke daerah-daerah tidak kami dapat,” tambahnya.
Menurutnya, dirinya hanya mendapatkan bantuan PKH dan KIP dari sekolah. Itupun tidak keempat anaknya mendapatkan bantuan KIP tersebut. Padahal Een ini sudah lebih kurang 20 tahun tinggal di Kota Tanjungpinang yang memiliki empat orang anak yang keempat masih bersekolah, yakni SD, SMP dan SMA.
“Seharusnya Pemerintah Kota Tanjungpinang lebih peduli lagi terhadap masyarakatnya yang masih berstatus menyewa rumah (ngontrak) dari pada bantuan diberikan ke masyarakat yang status tinggalnya memiliki rumah pribadi,” keluh orang tua yang ngontrak di sebuah rumah petak di Jalan Haji Hungar Pramuka Kota Tanjungpinang ini.
Nasib yang lebih tragis lagi malah dialami oleh Randi yang berdomisili di Km 46 Lome Kabupaten Bintan kebetulan singgah di lokasi pangkalan ojeg yang bersebelahan dengan dagangan Een yang sama sekali tidak mendapat bantuan jenis apapun.
Randi yang bekerja sebagai penjaga kebun milik orang dan tinggal bersama keluarga sambil menjaga kebun milik orang ini mengatakan RT di tempatnya sewaktu mengontrak di Lome malah tidak pernah melakukan sosialiasi kepada warga kontrakan.
“Yang selalu mendapatkan bantuan dari pemerintah itu hanya orang-orang dekat dari ketua RT tersebut, bahkan ada yang rumahnya permanen tetapi diberikan bantuan juga,” ungkap Rendi.
Hal senada juga juga dialami oleh Ujang yang pekerjaan sehari-harinya mengojeg yang mangkal di tempat yang sama. Menurutnya, selama ia tinggal di Tanjungpinang baru sekitar bulan Juli yang lewat mendapatkan bantuan dan itupun dari wakil rakyat bukan pemerintah.
“Tiga hari yang lalu diberikan bantuan oleh salah seorang anggota legislatif dari Fraksi PDI Perjuangan bernama Lis Darmansyah,” ujar Ujang dengan senangnya sembari menunjukkan bukti ia berfoto sambil menerima bantuan sembako berupa beras, sarden, telur, minyak goreng dan Indomie serta uang tunai.
Ujang sangat bersyukur sekali di jaman yang sulit ini masih ada dermawan seperti Lis yang namanya sudah tidak asing lagi di Kota Tanjungpinang memberikan bantuan karena terkadang penghasilan dari ojeg tidak dapat membayar rumah tempatnya mengontrak.
Harapan yang diinginkan Een, Randi, dan Ujang kepada Pemerintah Kepri khususnya Pemko Kota Tanjungpinang terkait bantuan yang digelontorkan Pemerintah Pusat ke Pemko Tanjungpinang kedepannya agar dapat lebih tepat sasaran lagi kepada masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkannya.
“Seperti kami-kami inilah yang seharusnya dibantu, bukan masyarakat yang sudah memiliki rumah pribadi dan kehidupannya lebih jauh baik dari pada kami. Artinya, bantuan tersebut tepat sasaran dan jangan ada pilih kasih,” ucap Ujang. (Rizal Saragih)
