Jakarta, Demokratis
Pada 5 Agustus 2019, Pemerintah India, di bawah kepemimpinan dinamis Perdana Menteri Narendra Modi, mengambil keputusan bersejarah untuk mencabut Pasal 370 dan Pasal 35A Konstitusi India. Pasal 370 adalah ketentuan sementara dalam Konstitusi India untuk memberikan status khusus kepada negara bagian Jammu dan Kashmir (J&K) sementara Pasal 35A melarang warga dari luar J&K untuk membeli tanah dan mendapatkan pekerjaan di J&K.
Sejak 31 Oktober 2019, negara bagian itu dipecah menjadi J&K dan wilayah persatuan Ladakh di bawah Undang-Undang Reorganisasi Jammu dan Kashmir tahun 2019. Dengan pencabutan pasal yang disebutkan dan pembentukan dua teritori serikat, semua orang di wilayah J&K dan Ladakh memiliki hak yang sama dengan sesama orang India lainnya dan semua hukum India sama-sama berlaku dalam dua wilayah kesatuan ini.
Menurut pemerintah J&K, semua 890 undang-undang sentral yang penting, termasuk beberapa undang-undang progresif seperti UU Kasta Terdaftar dan Suku Terjadwal 1954, dan beberapa Undang-Undang lainnya yang berlaku di J&K sejak 2019. Sebagian besar undang-undang ini mampu memenuhi kebutuhan semua orang. Mereka akan menjamin keadilan dan kejujuran bagi semua lapisan masyarakat.
Pada tanggal 24 Juni 2021, dengan menyisihkan semua perbedaan politik, PM Modi mengadakan pertemuan semua pihak J&K di New Delhi. Tiga mantan kepala menteri J&K Farooq Abdullah, Omar Abdullah dan Mehbooba Mufti hadir pada pertemuan tersebut. Tujuan utama dari pertemuan tersebut adalah untuk memulai kembali proses politik dan mengembalikan status kenegaraan ke J&K.
Beberapa pemimpin yang berbasis di Kashmir mungkin mengklaim bahwa “semuanya telah direbut” dari orang-orang J&K setelah pencabutan Pasal 370 bahkan Saudi Gazette pun menerbitkan artikel menarik tentang ini.
“Kenyataannya sama sekali berbeda. Faktanya, J&K belum menyaksikan satu pun protes terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah India untuk membatalkan Pasal 370. Tidak ada satu suara pun yang menentang langkah tersebut. Tidak ada reaksi, masyarakat tetap sibuk dengan kehidupan sehari-hari seperti biasa,” lapor Saudi Gazette pada 25 Juli 2021.
“Selama dua tahun terakhir, UT telah melakukan pembangunan yang merupakan inisiatif pemerintah, mencakup berbagai skema pembangunan yang dilaksanakan di bawah Paket Pembangunan Perdana Menteri yang berfokus pada penerima manfaat individu dan menghidupkan kembali proyek yang telah lama terbengkalai beberapa dekade dengan menghilangkan hambatan, memastikan administrasi yang efektif dan transparan.”
Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran Rs108,621 crore (AS$1.46 miliar) untuk Wilayah Serikat J&K untuk 2021-2022. Sekitar 37 persen dari anggaran ini akan digunakan untuk proyek pembangunan dan infrastruktur. Salah satunya, sedang dibangun dua taman teknologi informasi di Jammu dan Srinagar untuk mendorong digitalisasi dan meningkatkan iklim investasi.
Setelah adanya penyelewengan polisi lokal, penyesatan rakyat jelata, dan manfaat status khusus J&K yang tidak dirasakan masyarakat, wilayah J&K yang berpenduduk mayoritas muslim berubah. Menjelang ulang tahun kedua pencabutan Pasal 370, J&K menjadi tempat yang benar-benar baru. Transparansi dan pemerintahan yang baik menjadi kunci sukses pemerintahan J&K selama dua tahun terakhir.
Pemerintahan baru J&K menerima proposal investasi senilai $2.01 miliar dari 40 perusahaan di berbagai sektor seperti TI, pertahanan, energi terbarukan, pariwisata, keahlian, pendidikan, perhotelan dan infrastruktur.
Menurut Pemerintahan J&K, pencapaian terbesar dalam dua tahun terakhir adalah elektrifikasi rumah tangga mencapai 100 persen. Dalam empat tahun ke depan, J&K diproyeksikan akan mengalami surplus daya, yang merupakan lompatan rekor dari wilayah defisit daya.
Sambungan air rumah tangga telah mencapai 43 persen rumah tangga pedesaan yang dua kali lipat dari rata-rata nasional 21 persen, dan peta jalan telah disiapkan untuk memastikan cakupan 100 persen pasokan air perpipaan ke semua saluran bawah air ke setiap rumah pada 2022.
India mungkin negara yang miskin tapi juga merupakan negara yang sejahtera. Mereka dengan murah hati memberikan beasiswa, dana pensiun hari tua dan penampungan bagi bagian yang tertindas. Demikian pula, administrasi J&K telah melakukan pendekatan holistik untuk semua bidang pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, pariwisata, pertumbuhan industri dan lainnya. J&K sekarang telah menyediakan Rs1,000 per bulan untuk 888,359 pensiunan. Di sektor pendidikan, pemerintah meningkatkan jumlah beasiswa yang diberikan kepada siswa sejak tahun 2019 mendirikan ratusan sekolah baru, dan mendorong adanya lembaga pendidikan baru untuk menawarkan 25,000 kursi baru kepada siswa lokal. Terdapat beberapa insititusi pendidikan baru di J&K, khususnya di bidang pendidikan kedokteran dan keperawatan.
Semua perubahan dan tindakan pemerintah ini cukup mengejutkan bagi masyarakat J&K. Mengingat selama tujuh dekade terakhir, orang Kashmir paling menderita di India terutama akibat Pakistan dan tindakannya.
Pada tahun 1947, J&K menyatakan secara resmi dan legal telah bergabung dengan India. Sejak itu Pakistan, yang tidak memiliki hak hukum atas J&K, telah berusaha untuk menguasai J&K dengan segala cara. Pakistan adalah negara pertama yang menyerang negara bagian J&K dan membantai orang-orang di sana. Pakistan telah mengobarkan empat perang, tiga atas J&K, dengan India dan kalah di keempat perang tersebut. Menurut Pemerintah India, Pakistan kemudian dimulailah kegiatan teroris. Tentara Pakistan mengirim secara gelap serangan ke J&K dan menjadi teroris, bahkan secara terbuka mendukung gerakan separatis di J&K dengan diam-diam mendanai pemuda Kashmir untuk memberontak melawan India. Namun demikian, Pakistan membantah tuduhan India tentang terorisme.
Sebelum pencabutan Pasal 370 — dari 29 Juni 2018 hingga 4 Agustus 2019, telah terjadi 455 insiden teror di J&K, sedangkan dari tanggal 5 September 2019 hingga 9 September 2020, telah terjadi 211 insiden teror di UT. Menurut pasukan keamanan J&K, telah terjadi penurunan 40 persen keterlibatan pemuda lokal dalam organisasi teroris. Insiden kekerasan berkurang secara signifikan di lembah Kashmir setelah 5 Agustus.
Pasukan keamanan telah membunuh 126 teroris di Kashmir sejak 1 Januari hingga 15 Juli 2019, sementara 136 teroris telah dimusnahkan pada tahun 2020. Selama 2 tahun, telah tewas personel keamanan dan warga sipil akibat terorisme tersebut, termasuk teroris lokal dan asing dari Hizbul Mujahidin, Lashkar-e-Taiba, dan Jaish-e-Mohammad. Namun demikian, pasukan keamanan India telah sukses membunuh beberapa militan, yang merupakan warga negara Pakistan sedangkan yang lainnya masih menjadi buron. Ini merupakan kesuksesan bagi pasukan keamanan India dalam menghentikan kegiatan teror yang disponsori oleh Pakistan.
Semua pemimpin politik Kashmir dibebaskan dari penjara. Beberapa dari mereka menghadiri pertemuan dengan PM Modi di New Delhi beberapa waktu lalu. Masyarakat sekarang merasa aman di J&K mengingat situasi keamanan lebih baik.
“J&K berkembang pesat dan orang-orang telah mengasosiasikan diri mereka dengan ‘India Baru’ , mereka meyakini masa depan mereka aman dan mereka akan tumbuh,” kata Saudi Gazette.
Indonesia kini menghadapi gerakan separatis dan aktivitas teror serupa di Papua. Wilayah Papua telah lama diabaikan oleh para politisi korup lokal. Jokowi yang bertekad kuat membawa perubahan besar di Papua harus bertukar informasi dengan India tentang cara menekan gerakan separatis mengurangi terorisme. Pembangunan ekonomi diyakini sebagai cara terbaik untuk mengatasi masalah separatisme.
Pada tanggal 1 Agustus, India menjadi ketua bergilir Dewan Keamanan PBB, dengan agenda utama kontraterorisme, keamanan maritim, dan operasi penjaga perdamaian internasional. India dan Indonesia, negara demokrasi terbesar di Asia, harus bekerja sama dalam isu keamanan maritim, terutama perilaku agresif China di Laut China Selatan. Dalam masalah kontraterorisme, baik India dan Indonesia merupakan korban dari terorisme dan kita harus bekerja sama dalam pertukaran informasi intelijen dan pendanaan untuk menghentikan teror. (Masud/Berbagai Sumber)
