Jakarta, Demokratis
Pengangkatan ketua dewan pimpinan wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta yang dilakukan tanpa musyarawah wilayah (muswil) terlebih dahulu merupakan kepentingan politik praktis.
Demikian diungkapkan Rahmat Hidayat Ketua Forum Kader dan Loyalis PPP Jakarta saat ditemui Demokratis, baru-baru ini.
Hidayat mengatakan, dewasa ini demokrasi dalam tubuh PPP sedang diobok-obok segelintir orang yang mengatasnamakan pimpinan harian DPP PPP yang dimana melakukan putusan sangat keliru dan terkesan arogan.
“Putusan tersebut dengan akan mengangkat H Lulung sebagai Ketua DPW tanpa melalui proses demokrasi yang dituangkan dalam AD/ART maupun peraturan organisasi (PO) di mana ruang demokratis wilayah PPP ada di musyawarah wilayah (Muswil). Ini jelas sangat mengejutkan bagi kami sebagai kader PPP yang seharusnya PH DPP,” tegasnya.
Menurutnya, PPP sudah seharusnya menjadi suri tauladan yang baik memberikan edukasi politik yang bijak dan humanis sehingga tidak melanggar aturan maupun prosedur yang telah dibuat dengan susah payah oleh pendiri partai.
“Kita tahu sama-sama Muswil DPW PPP DKI Jakarta dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 30 Mei 2021 di Hotel Peninsula Slipi, pada saat berlangsungnya Muswil H Lulung masih menjabat anggota dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang mana kemudian pengunduran diri resmi H Lulung tertanggal 1 September,” katanya.
Hal itu, tambahnya, merupakan bukti yang cukup, untuk niat pengangkatan H Lulung menjadi Ketua DPW adalah perbuatan inkonstitusional kepartaian dan sangat lemah dari sudut pandang AD/ART PPP.
“Bila ini dipaksakan maka dinyatakan bahwa Ketum PPP serta jajarannya telah sah dianggap meruntuhkan nilai dan norma yang telah susah payah dibangun dan dibentuk para founding father dan ulama PPP, mengapa demikian, ini dikarenakan juga pada kekosongan kekuasaan di wilayah-wilayah PPP,” tambahnya.
Dikatakan, kekosongan kekuasaan akan berbuntut pada pelemahan-pelemahan konsolidasi kekuatan PPP di wilayah dan juga akan memperburuk citra partai sendiri. Untuk itu, pihaknya dari kader dan loyalis PPP menyampaikan satu saran agar ketum beserta jajarannya di DPP PPP agar segera review kembali langkah yang keliru ini.
“Segera mungkin menurunkan SK yang bersuain dengan jadi muswil yang telah diselenggarakan masing-masing wilayah serta mengakhiri polemik yang tidak perlu,” pungkasnya. (JB)
