Bandung, Demokratis
Beberapa kegiatan di Dinas Pendidikan Jawa Barat, baik yang pelaksanaannya tahun 2024 dan 2025 sampai saat ini semakin tidak jelas. Surat konfirmasi sudah diajukan beberapa kali, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, di antaranya di bidang PKLK yakni paket pemeliharaan beberapa item kegiatan yang diduga fiktif tahun 2023 dengan total Rp675.676.174 yang lokasi pekerjaannya ada beberapa titik di bagian kantor Bidang PKLK Disdik Jabar.
Ada dana yang lain yang disoroti media yakni dana penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi (Rakortasi) SKPD di Dinas Pendidikan Jawa Barat pada setiap tahunnya pasti ada dianggarkan dari APBD Provinsi Jawa Barat. Dan besar anggarannya pada setiap tahunnya selalu berbeda, tapi yang pasti anggarannya cukup besar. Paket Rakortasi tahun 2024 senilai Rp10.283.620.530.
Wartawan Demokratis sudah berupaya mencari informasi melalui konfirmasi tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas. Kemana saja dana Rakortasi tersebut disalurkan dan digunakan untuk apa saja dana Rakortasi sebesar itu?
Beberapa tahun belakangan ini di Dinas Pendidikan Jabar ada kegiatan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan yang mengelola kebutuhan Tenaga Kebersihan di Dinas Pendidikan Jawa Barat. Kegiatan ini dikelola perusahaan swasta dengan metode pemilihan E-Purchasing. Pagu anggaran untuk kegiatan ini mencapai Rp2.986.215.498 yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2025, ada kenaikan yang signifikan dari tahun 2024 lalu.
Salah satu yang menjadi sorotan yakni keberadaan perusahaan ini turut berkantor di lingkungan Disdik Jabar, tepatnya di Samping Aula Ki Hajar Dewantara, statusnya nyewa atau cuma-cuma, sehingga ada dugaan perusahaan penyedia Jasa Kebersihan ini merupakan perusahaan “kukutan” Disdik Jabar.
Dari penjelasan humas untuk ketiga kegiatan yang dipertanyakan Demokratis tersebut, sudah didisposisikan kepada Ariep Rachman Bagian Umum, Demokratis sudah beberapa kali mencoba menemui Kadis Pendidikan provinsi Jawa Barat, Purwanto tidak ada di kantor.
Pada kesempatan lain, Demokratis terus berupaya menemui Ariep Rachman, dicoba konfirmasi minta jawabannya kaitan dengan paket kegiatan yang telah didisposisikan kepadanya, namun sangat sulit menemuinya. Ditanya melalui satpam, jawabnya pasti “tidak ada”.
Diminta kepada kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto bisa lebih terbuka dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang dilaksanakan, karena semua kegiatan tersebut menggunakan uang rakyat melalui APBD Jabar. Kepala Dinas harus menginstruksikan kepada bawahannya yang telah menerima disposisi harus berani lebih transparan. Purwanto diduga dekat dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, sama-sama dari Purwakarta. Demikian juga Kasubag TU yang baru dilantik Suharyanto Adhi Saswinto agar lebih tegas kepada stafnya. (IS/Tim)
