Bandung, Demokratis
Pengelolaan DAK Fisik Bidang PSMA Dinas Pendidikan Jawa Barat Tahun 2024 mengundang kontroversi, pada saat sekolah lain ada yang membutuhkan perbaikan ruang kelas karena sudah lapuk di sisi lain ada bangunan sekolah yang masih kokoh dan layak pakai malah dibongkar dan dapat dana rehab dari APBN. Hal ini tentunya bisa menimbulkan iri dan bisa melahirkan prasangka bahwa si A itu punya orang dekat, si A itu pintar nego, si A itu pintar berbagi. Bahkan ada yang menyebut jangan-jangan pembongkaran sekolah yang masih layak pakai tersebut hanya modus.
Dan banyak asumsi-asumsi yang muncul, malah mengarah kepada anggapan miring terhadap kegiatan yang dilakukan. Hal ini akibat ketidakterbukaan para pengelola anggaran. Seperti kelakuan Kabid PSMA Disdik Jabar Awan Suparwana. Sudah beberapa minggu Demokratis mengajukan surat konfirmasi tertulis menyangkut DAK SMA 2024 yang ditujukan kepada PLH Kepala Dinas Pendidikan M. Ade Afriandi namun sampai sekarang belum ada jawaban. Bahkan ketika hendak dikonfirmasi langsung pada tanggal 26/8 tanggal 2/9 dan 11/9 melalui security maupun stafnya Ari, jawabannya selalu mengatakan bapak tidak ada di tempat atau Awan Suparwana.
Bahkan PPK DAK Fisik SMA Edi Kurnia, ketika dihubungi via ponselnya, dan ditanya terkait kegiatan DAK fisik 2024, dirinya mengatakan “silahkan temui Kiki” ujarnya. Namun ketika Kiki ditemui di lantai dasar ruang PSMA Disdik Provinsi Jawa Barat, malah berbalik mengatakan “nanti ditanya Pak Edi Kurnia,” katanya.
Sebagai pejabat publik dan pelayan masyarakat, sudah seharusnya mereka jawab surat konfirmasi Demokratis karena seluruh informasi tersebut akan dimuat dan disebarkan oleh media Demokratis untuk komsumsi publik. Agar masyarakat mengetahui ada anggaran yang dialokasikan di sekitar mereka dan turut mengawasi jalannya pembangunan yang menggunakan uang rakyat tersebut. Masyarakat harus diberi pemahaman bahwa anggaran DAK Fisik yang digelontorkan ke SMA ini besarnya miliaran rupiah itu adalah berasal dari pajak rakyat, bukan uang oknum pejabat Dinas Pendidikan.
Surat konfirmasi tertulis yang dikirim oleh tim Demokratis yakni tertanggal 12 Agustus 2024. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan Program DAK Fisik SMA Negeri maupun Swasta yang dikerjakan dengan sistem Swakelola tipe 1 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dibiayai dari APBN yang anggarannya sebesar Rp144.345.949.000. Sudah lebih dari 1 bulan surat ini namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari Kabid PSMA maupun dari PPK Edi Kurnia. (IS/Tim)
