Jeneponto, Demokratis
Pengerjaan proyek pembangunan sumur bor yang bersumber dari anggaran dana bagi habis (DBH) alokasi anggaran tahun 2024, ditemukan di Lingkungan Bungung Baddo Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneopnto, Sulsel, nampak terkesan dinilai dikerjakan sembrono alias asal jadi, sehingga kuat indikasinya akan terjadi mubazir merugikan keuangan.
Kenapa tidak? Sumur bor yang konon hanya berkedalaman kurang lebih 37 meter itu, nampak terlihat jelas, tidak mampu mengalir deras, kecuali hanya nampak asal mengalir dan juga nampak keruh.
Hal itu dapat dibuktikan seiring dengan hasil penelusuran oleh tim media ini saat melakukan pemantauan ke lokasi proyek pengeboran tersebut, tepatnya di Lingkungan Bungung Baddo, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu.
Melihat debit airnya sangat kecil dan nampak keruh, maka sudah kemungkinan besar akan asas manfaatnya sudah sangat tidak menjanjikan untuk mengairi lahan persawahan dan perkebunan warga masyarakat petani sekitar lokasi sumur bor tersebut.
Melihat aliran airnya yang mengalir keluar dari krang yang nampak sangat kecil asal mengalir dan keruh, maka jangankan akan mampu mengalir mengairi lahan persawahan dan perkebunan warga tani, sedangkan mengalirkan saja ke rumah-rumah warga sekitar, belum tentu mampu memuaskan.
Sekaitan dengan itu, Kabid PSP Distan Jeneponto, Agus Salim yang membidanginya, ketika dikonfirmasi oleh tim media ini di kediamannya, pada Rabu (28/5/2025) mengatakan, “Mungkin aku lebih baik memilih bungkam, daripada memberikan keterangan yang tidak jelas, karena terkait 10 titik pengeboran sumur tersebut, memang saya tidak difungsikan sama sekali, semuanya dikelola langsung oleh pak Kadis, Ahmad Tunru.”
Selanjutnya pada pemilik lahan, Daeng Sila mengatakan, kalau sumur bor ini dikerja pada akhir tahun 2024 kemarin, namun hingga sampai saat ini belum juga bisa dinikmati oleh masyarakat petani sekitar sini. “Karena kemungkinan besar pengaruh debit air yang kekecilan,” katanya.
Menyikapi pengerjaan proyek pembangunan pengeboran sumur tersebut yang disebut dikelola langsung oleh Ahmad Tunru selaku Kadis Pertanian Kabupaten Jeneopnto, maka dia patut dijuluki sebagai pimpinan tusuk sate mengerjakan semuanya sekalipun terkesan asal jadi dan sekalipun juga disinyalir merugikan negara menyengsarakan rakyat petani pada khususnya.
Seperti diakui oleh Kabid PSP yang bertindak selaku PPK pada proyek pengerjaan sumur bor yang 10 titik tersebut, namun dia mengatakan, dirinya tidak pernah dilibatkan sama sekali sehingga dirinya sebagai PPK tidak pernah juga melakukan penandatanganan apapun, sebagai pejabat pembuat komitmen, pada semua pengerjaan proyek pembangunan yang dilaksanakan di bidangnya.
Konon, dari 10 titik proyek pembangunan pengeboran sumur tersebut, masing-masing diberikan anggaran kurang lebih 113 juta pertitik atau kurang lebih 1 milliar 130 juta rupiah. Sehingga jikalau semua titik pembangunannya sama asal jadi, asal mengalir, maka sia-sialah negara menghamburkan uang miliaran rupiah untuk rakyat.
Kadis Pertanian Kabupaten Jeneopnto Ahmad Tunru yang ingin dikonfirmasi melalui telepon, namun HP-nya sedang tidak aktif. (Hamzah Sila/Syarifuddin Awing)
