Slawi, Demokratis
Penggunaan anggaran Dana Desa (DD) Pemerintah Desa (Pemdes) Jatimulya, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, mulai dari tahun anggaran 2021 hingga 2022 menjadi sorotan publik. Pasalnya, laporan pertanggung jawaban anggaran yang terpampang di banner informasi diduga tidak jelas.
Informasi dari berbagai sumber yang diperoleh oleh Demokratis menyebutkan bahwa sejumlah pekerjaan fisik tahun anggaran 2021 malah tidak dilaksanakan alias fiktif. Sementara tim pelaksana kegiatan (TPK) desa dibentuk hanya untuk formalitas saja.
“Tim pelaksana kegiatan dibentuk sebagai boneka saja, sehingga sistem pengelolaannya disinyalir tidak transparan dan banyak pekerjaan fisik yang overlapping (tumpang tindih),” beber tokoh masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya kepada Demokratis, baru-baru ini.
Sementara itu, Kepala Desa Jatimulya, Ahmad Huzaeni, saat disambangi di kantornya, Selasa (12/4/2022), tidak ada di tempat. Wartawan hanya bertemu dengan beberapa perangkat desa. Itu pun tidak diketahui apakah mereka juga menunggu orang nomor satu di Desa Jatimulya karena di luar sedang ada pembangunan.
Pantauan Demokratis di lokasi, kegiatan pembangunan gerbang desa dengan anggaran senilai Rp82.236.374 tersebut ditemukan kejanggalan. Sebab, dananya menggunakan tahun anggaran 2021 tapi baru dikerjakan tahun 2022 ini.
Lebih anehnya lagi, pembangunan pagar kantor desa ini sebelumnya juga sudah dilakukan dan yang terlihat hanyalah penambahan paving blok untuk beberapa meter saja. Dugaan sementara proyek tersebut dimunculkan di anggaran baru, sebab anggarannya kembali ditulis di banner informasi APBDes tahun anggaran 2022.
Selain itu, juga masih ada beberapa item pembangunan fisik lain tahun anggaran 2021 yang sudah dikerjakan juga masih diikut sertakan pada tahun anggaran 2022 ini.
Kepala Desa Jatimulya, Ahmad Huzaeni, yang beberapa kali dicoba untuk ditemui tidak pernah ada di kantornya. “Pak kades sedang pergi,” itulah jawaban perangkat desa saat hendak dikonfirmasi. Hal ini pun mempertebal kecurigaan masyarakat terkait dengan penyimpangan anggaran Dana Desa yang terjadi di Desa Jatimulya.
“Sebab, kalau memang bersih kenapa harus risih?” kata warga Jatimulya.
Camatan Suradadi, Bekti, yang dihubungi Demokratis agar dapat memfasilitasi pertemuan dengan Kepala Desa Jatimulya menyarankan agar menemuinya sendiri. “Silahkan mas wartawan menyurati saja,” ungkap Bekti menyarankan. (JP)
