Jeneponto, Demokratis
Penjabat (Pj) Bupati Jeneponto, Junaedi Bakri, menegaskan pentingnya memberikan dukungan lebih kepada warga lokal dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. Hal ini disampaikan Pj Bupati Jeneponto melalui pesan singkatnya dalam Whatsapp-nya.
Junaedi Bakri meminta agar pelamar yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jeneponto mendapatkan prioritas khusus atau privilege dalam proses seleksi CPNS. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih besar kepada putra-putri daerah Jeneponto untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.
“Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk memajukan Jeneponto dengan melibatkan warga lokal dalam setiap lini pemerintahan. Pelamar ber-KTP Jeneponto harus menjadi prioritas, karena mereka memahami kebutuhan dan dinamika daerah ini lebih baik daripada yang lain,” ujar Junaedi Bakri dalam pesan singkatnya.
Namun, dalam upaya menjaga integritas dan keadilan proses, Junaedi Bakri juga menekankan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jeneponto tidak melayani perpindahan domisili yang hanya bertujuan untuk memenuhi syarat administrasi melamar CPNS. Hal ini bertujuan untuk mencegah manipulasi data yang bisa merugikan masyarakat asli Jeneponto.
“Kita harus bersikap tegas. Disdukcapil Kabupaten Jeneponto tidak boleh memfasilitasi perpindahan domisili yang tidak berdasar, hanya demi kepentingan mengikuti seleksi CPNS. Ini adalah bentuk keadilan untuk warga asli Jeneponto,” tambah Edi Bakri.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Jeneponto Mustaufiq menyatakan kesiapannya untuk mengikuti penyampaian dari Pj Bupati Jeneponto. “Apa yang beliau sampaikan, Insya Allah akan kami laksanakan dengan baik, mengingat hal ini juga tentu sangat bermanfaat bagi warga Jeneponto. Kalau hal baik ayo kita bahagiakan warga Jeneponto,” ungkap Opiq sapaan akrab Mustaufiq.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Jeneponto. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menjaga kepentingan masyarakat lokal dalam setiap kebijakan yang diambil demi kemajuan bersama. (Syarifuddin Awing)
