Lebak, Demokratis
Kementerian Agama RI menyalurkan bantuan operasional pendidikan (BOP) yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana wabah Covid-19 kepada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) senilai Rp 10 juta menjadi ajang pungutan liar (Pungli) oknum-oknum tertentu di Desa Cikadongdong.
Samsudin Ketua MDTA Nurul Huda di Kampung Cisaat Desa Cikadongdong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Banten, mengaku menerima bantuan BOP dari Kementerian Agama RI tersebut tapi tidak utuh 100 persen.
“Dana bantuan tersebut kami hanya menerima Rp 5 juta, untuk selebihnya kami setorkan ke Kiai Rohmat selaku Sekretaris KKMDT dan untuk sisanya kami belanjakan untuk kepentingan MDTA sehari-hari,” terangnya kepada Demokratis, Senin (9/11/2020).
Samsudin juga mengaku tidak mengetahui anggaran BOP tersebut dipergunakan untuk keperluaan apa sehingga ia menyerahkannya sebanyak Rp 5 juta kepada Sekretaris KKMDT. “Anggaran untuk kepentingan Covid-19 hanya 20 persen dari jumlah dana yang dialokasikan tersebut, sisanya untuk insentif gaji guru pengajar,” tambahnya.
Sementara itu, Sekertaris KKMDT, Rohmat, saat hendak dikonfirmasi tidak ada di rumahnya. Alhasil Demokratis pun hanya mendapat nomor telepon dari keluarganya.
Sementara saat dihubungi untuk konfirmasi, Rohman mengaku jika MDTA tersebut sudah memiliki ijin oprasional dan pihaknya hanya sebatas memberikan arahan kepada pengurus MDTA. “Kami dari forum hanya memberi pengarahan terhadap para pengurus MDTA untuk meralisasikan terkait pengelolaan lembaga MDTA masing-masing,” ungkapnya.
Sementara saat ditanya terkait pemotongan anggaran BOP senilai Rp 5 juta, Rohman malah mengalihkan pembicaraan. “Semua saya arahkan sesuai Juknis dan buku panduan pun juga ada,” terang Rohmat lewat SMS.
Akhirnya Demokratis pun kembali mempertanyakan potongan Rp 5 juta tersebut, akhirnya tidak ada jawaban sama sekali. Ditelepon pun HP-nya sudah tidak aktif lagi. (Samsudin)
