Bandung, Demokratis
Salah satu kegiatan yang menggunakan dana APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 yakni Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) SMK yang dikelola oleh Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Dinas Pendidikan Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 menjadi sorotan media. Hal ini karena ketidak terbukaan pihak penyelenggara kegiatan dalam hal penggunaan anggaran tersebut.
Menurut informasi yang didapat oleh Demokratis, anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 7 miliar dari APBD Jabar. Namun hal ini dibantah oleh Kabid PSMK Disdik Jabar saat itu, yakni Deden Saeful Hidayat. Menurutnya, dana yang dianggarkan untuk kegiatan PJJ SMK tahun 2020 adalah sebesar Rp 5.400.000.000. “Ada penurunan,” ujar Deden kepada Demokratis di ruang kerjanya, Kamis (5/11).
Deden juga menyebutkan bahwa adanya penurunan jumlah anggaran tersebut karena adanya perubahan anggaran yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Bahkan dalam surat jawaban konfirmasi Demokratis disebutkan dana ini dipangkas anggarannya langsung oleh BPKAD.
Deden juga mengatakan melalui jawaban konfirmasi tertulis Demokratis bahwa anggaran sebesar Rp 5.400.000.000 tersebut yang kemudian dibagi-bagi melalui transfer kepada guru pamong masing-masing di kabupaten/kota se Jawa Barat, yakni Rp 900.000 per guru pamong per bulan.
Ketidakterbukaan pihak penyelenggara dalam penggunaan anggaran terhadap media yakni ketika Demokratis mempertanyakan beberapa hal terkait kegiatan PJJ SMK melalui surat konfirmasi tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, tertanggal 5 Agustus 2020, Kabid PSMK Disdik Jabar Deden Saeful Hidayat tidak memberikan jawaban sepenuhnya terhadap apa yang dipertanyakan Demokratis.
Adapun pertanyaan yang dilayangkan Demokratis yakni terkait nama sekolah pengelola PJJ dan nama guru pamong penerima honor serta asal sekolah. Deden hanya menyebutkan bahwa guru pamong berasal dari sekolah induk dan dunia usaha dan dunia industri yang tersebar di 27 kabupaten/kota. Namun Deden tidak menjelaskan secara rinci alamat dan berapa jumlah guru pamong yang berasal dari dunia usaha dan dunia industri yang menerima honor Rp 900.000 per bulan tersebut.
Ketika Demokratis bermaksud melakukan konfirmasi terkait kelanjutan PJJ SMK 2020 kepada Kabid PSMK yang baru, Edi Purwanto pengganti Deden Saeful Hidayat, yang bersangkutan tidak dapat dihubungi dikarenakan Disdik Jabar tengah melakukan peningkatan pengamanan terhadap bahaya Covid-19, di mana setiap pengunjung yang bermaksud menemui seseorang di ruangannya harus bisa menunjukkan surat swab yang masih berlaku. (IS)
