Kalteng, Demokratis
Penyuluh pusat dan daerah harus sinergi mendampingi dan mengawal petani membentuk Korporasi Petani di kawasan lumbung pangan baru (food estate) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Hal itu dikemukakan Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi di Palangkaraya, Rabu (16/12) saat membuka Workshop Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani di kawasan Food Estate Kalteng (FE Kalteng) di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
Sementara Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo, di hari yang sama, meninjau lahan Food Estate Kalteng di Blanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Pulang Pisau. Lokasi untuk food estate di Kapuas juga dikunjungi Mentan Syahrul yakni Desa Bentuk Jaya A5, Kecamatan Dadahup.
“Korporasi petani basis pengembangan food estate, yang terkonsolidasi di kelompok tani, dengan mengoptimalkan peran penyuluh pertanian melalui input sumber daya, proses pelembagaan dan output promosi,” kata Dedi Nursyamsi pada workshop di Palangkaraya.
Menurutnya, Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan Mentan Syahrul mengembangkan konsep pertanian dari hulu ke hilir; kluster berbasis korporasi petani; diversifikasi pangan, hortikultura dan ternak; lumbung pangan nasional; pertanian modern melalui mekanisasi dan pertanian 4.0; menjual produk olahan bukan mentah.
“Petani menjual beras sebagai produk hilir, bukan gabah sebagai produk hulu. Begitu pula produk olahan lainnya dari komoditas pertanian food estate,” kata Dedi.
Dedi Nursyamsi selaku Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) memastikan komitmen jajaran BPPSDMP mendukung korporasi petani sebagai entitas bisnis petani maju, mandiri dan modern.
“Penyuluh BPP KostraTani menjadi garda terdepan mendukung petani mendirikan korporasi petani,” katanya pada workshop yang dihadiri Sekretaris BPPSDMP Siti Munifah, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) Leli Nuryati dan pejabat eselon dua BPPSDMP Kementan.
Istilah korporasi petani pertama kali dicetuskan Presiden Jokowi, pertengahan 2017, sebagai bentuk manajemen baru dalam pengelolaan agribisnis terutama komoditas padi. Lebih dari lima dekade, Indonesia mengenal konsep ‘kelembagaan petani’ melalui kelompok tani (Poktan).
Sementara di Blanti Siam, Mentan Syahrul mengendarai sepeda motor meninjau lahan food estate, guna melihat langsung progresnya. Hadir Sekretaris Daerah Pemprov Kalteng, Fahrizal Fitri; Bupati Pulang Pisau, Edy Pratowo; Kapolda Kalteng Irjenpol Dedi Prasetyo dan Danrem 102/PJG Brigjen TNI Purwo Sudaryanto.
“Tugas saya, pak bupati dan pak gubernur, bagaimana ke depan, korporasi petani bisa membuat produk turunan dari beras. Misalnya chemical, minyak, tepung bahkan bedak. Bisa saja kita kembangkan untuk produksi bernilai tambah, kesejahteraan petani dan ekonomi daerah pun terungkit dari pertanian,” kata Mentan Syahrul.
Hal terpenting, katanya, bagaimana mengembangkan beras sebagai komoditas strategis, berkorelasi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Korporasi petani menjadi program prioritas Food Estate Kalteng, seperti diinstruksikan Presiden Jokowi, yang telah dua kali meninjau Kapuas dan Pulang Pisau.
“Pemerintah daerah harus kerja lebih kuat agar budidaya bagus, sehingga produktivitas tinggi, kegiatan off-farm, harus kita siapkan lebih baik lagi,” kata Mentan Syahrul.
Presiden Jokowi, katanya, menargetkan korporasi petani menjadi prioritas Food Estate Kalteng. Sektor pertanian terbukti menopang pertumbuhan ekonomi nasional menghadapi pandemi Covid-19 serta menunjang ekspor.
“Hasil gabah akan digiling jadi beras. Beras harus keluar sudah dengan packaging berkualitas tinggi sehingga dapat menembus pasar nasional dan ke depan untuk ekspor,” katanya. (Ic/Dem)
