Karawang, Demokratis
Belakangan ini aturan di Kantor ATR/BPN Karawang kian ketat. Pejabat yang hendak dikonfirmasi menjadi sangat sulit ditemui. Fenomena ini tentu terimbas terhadap media untuk mempublikasikan terkait berita di surat kabar maupun online.
Dari informasi yang didapat Demokratis di Kantor BPN setempat karena jika tamu bebas masuk ruangan pejabat sangat mengganggu aktivitas untuk kerja. Keterangan ini diperoleh oleh beberapa pejabat struktural di kantor BPN itu.
Kemudian dikatakan bahwa pengetatan bertamu untuk pejabat karena kini kantor intansi pemerintah itu selalu diawasi oleh Saber Pungli.
“Belum lama ini ada 2 orang yang mau ditangkap oleh petugas Saber Pungli. Oleh karena itu, kalau untuk menerima tamu termasuk wartawan agak sulit,” tuturnya.
Kepala BPN Karawang, Fitriani Hasibuan, belum lama ini, hendak ditemui Demokratis dan kebetulan berpapasan di pintu masuk namun dia langsung berjalan tanpa ada basa basinya. Padahal wartawan hanya ingin mengkonfirmasi masalah kegiatan program pemerintah terkait sertifikasi PTSL tahun 2019 sudah sampai dimana progres kerjanya.
Selain PTSL tahun 2019, Demokratis juga ingin mengetahui berapa bidang tanah masyarakat untuk disertifikatkan tahun anggaran 2020. Hal itu perlu dipublikasikan kepada publik daerah mana saja yang mendapat sertifikasi PTSL yang dibiayai oleh pemerintah itu. “Kalau saya tidak melihat data, tentu saya tidak bisa menjawab pertanyaannya,” kata Kasubag TU BPN Karawang, Wing Indarto ketika ditanyakan hal PTSL tahun 2019 maupun PTSL tahun 2020.
Memang Kasubag TU BPN Karawang setiap dikonfirmasi kerap menjawab dan harus melihat data-data dulu lalu bisa menjawab pertanyaan media.
“Kalau mau konfirmasi tolong ditulis di kertas apa-apa saja pertanyaannya,” katanya, Rabu (18/12) di halaman BPN seusai apel pagi.
Timbul pertanyaan kenapa pejabat-pejabat BPN Karawang sulit untuk ditemui? Ada apa sebenarnya yang terjadi sehingga pintu masuk ruangan tertutup rapat-rapat. Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil diharapkan melakukan evaluasi tentang sulitnya menemui pejabat BPN. Padahal wartawan sangat membutuhkan keterangan akurat dari seorang Kepala BPN dalam pemberitaan di media. (Js)
