Jakarta, Demokratis
Rencana kerja dan pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) TA 2023 telah disetujui sebesar Rp125,22 triliun. Untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur TA 2023, Kementerian PUPR telah memulai pelelangan dini sejak Oktober 2022 dari total 3.942 paket kontraktual senilai Rp89,11 triliun.
Hingga 15 Januari 2023, tercatat sebanyak 1.204 paket senilai Rp52,77 triliun (59,21%) telah terkontrak (termasuk MYC lanjutan), 1.155 paket senilai Rp12,80 triliun (14,42%) dalam proses lelang, dan 1.583 paket senilai Rp23,49 triliun (26,37%) belum lelang.
Menteri Basuki mengatakan dari total paket kontraktual tersebut, pada TA 2023 sebesar Rp23,29 triliun atau 18,60% untuk tender kontrak Single Year (SYC), sebesar 14,89 triliun (11,89%) untuk tender kontrak tahun jamak (MYC) baru, dan sebesar Rp50,39 triliun (40,67%) untuk tender kontrak MYC lanjutan.
“Untuk paket Multi Years Contract lanjutan tidak tender lagi, biasanya hanya paket Single Year dan Multi Years Contract yang baru. Jadi pada TA 2023 untuk yang Single Year sebesar Rp23,29 triliun dan MYC baru sebesar Rp14,89 triliun,” kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (17/1/2023).
Menteri Basuki mengatakan untuk pelaksanaan kegiatan infrastruktur TA 2023 akan diprioritaskan pada Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, Rehabilitasi (OPOR) untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Anggaran tersebut diprioritaskan untuk penyelesaian infrastruktur yang sudah mulai dibangun dan mengoptimalkan infastruktur yang sudah terbangun.
Sebagai tindak lanjut atas rencana program Kementerian PUPR tahun 2023, anggaran dialokasikan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp41,95 triliun di antaranya untuk melanjutkan pembangunan 12 bendungan on-going, pembangunan 6.900 ha daerah irigasi, 98.700 ha rehabilitasi dan peningkatan irigasi, dan pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 87,75 km.
Selanjutnya bidang konektivitas sebesar Rp49,31 triliun digunakan untuk pembangunan 444 km jalan baru, pembangunan 8.255 meter jembatan, pembangunan 2.165 meter flyover/underpass seperti Sekip Ujung (Sumsel), Gelumbang (Sumsel), dan Aloha (Jatim) serta pembangunan 6,5 km jalan tol antara lain, Tol Serang-Panimbang dan Tol Semarang-Demak.
Bidang permukiman sebesar Rp25,03 triliun digunakan untuk pembangunan dan peningkatan 2.206 liter/detik SPAM, Sistem Pengelolaan Air Limbah untuk 16.600 KK, Sistem Pengelolaan Persampahan untuk 26.500 KK, penanganan 307 ha kawasan kumuh, penyelenggaraan bangunan gedung antara lain, gedung parkir motor dan Kantin DPR RI, pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar seperti Renovasi Rumah SMA Taruna Nusantara, dan penataan kawasan.
Anggaran TA 2023 juga digunakan untuk membangun infrastruktur perumahan sebesar Rp6,98 triliun meliputi pembangunan Rumah Susun (Rusun) 5.379 unit, Rumah Khusus (Rusus) 3.362 unit, bantuan Rumah Swadaya 145.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia melalui skema BSPS termasuk untuk mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE), pembangunan 27.825 unit Prasarana Sarana Utilitas (PSU) untuk perumahan MBR tersebar di 34 provinsi, yakni 3 lokasi PSU berupa jalan akses perumahan dan 100 unit Rumah Inti Tumbuh Modular Tahan Gempa.
Pada TA 2023, Kementerian PUPR melanjutkan pelaksanaan program padat karya dengan target penerima manfaat sebesar 701 ribu pekerja.
Turut hadir mendampingi Menteri PUPR, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal T. Iskandar, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Dirjen Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR Herry Trisaputra Zuna, Kepala BPSDM Khalawi Abdul Hamid, Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Asep Arafah Permana, dan Kepala BPJT Danang Parikesit. (Reimon)
