Den Haag, Demokratis
Dari Den Haag Belanda Presiden PNRPB Simon P. Sapioper menyatakan bahwa pada hari Senin, 12 Februari 2024 Papua Tengah dan secara khusus Lanyjaya dan sekitarnya sebagai wilayah yang terpisah dan merdeka sebagai negara dan bangsa Republik Papua Barat.
Jenderal Purom Okiman Wenda sebagai panglima tertinggi bersama pasukan TPN telah menduduki dan menguasai tanah di Lanyjaya. Oleh karena itu, untuk penduduk sipil baik Orang Asli Papua (OAP) maupun non Papua, pengusaha/pedagang, aparat pemerintah, polisi, dan Tentara Republik Indonesia yang berada di Lanyjaya dan sekitarnya diberi waktu dan kesempatan untuk meninggalkan wilayah tersebut dengan hormat sebelum akhir 12 Februari 2025.
Untuk warga sipil orang asli Papua atau non Papua yang tidak mau meninggalkan Lanijaya sebelum tanggal 12 Pebruari 2025 harus menyerahkan pernyataan tertulis yang jujur dan bertanggungjawab dan dapat dikirim kepada Simon P. Sapioper Presiden pemerintah NRPB melalui email: contact@ngrwp.nl dengan ketentuan sbb:
- Mengakui deklarasi kemerdekaan sepihak pada tanggal 1 Juli 1971 sebagai hari kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Republik Papua.
- Mengakui dan menjunjung tinggi pemerintah nasional dan konstitusi Republik Papua Barat.
Kepada Pemerintah Republik Indonesia dan para pemimpin internasional termasuk para pemimpin di PBB dan UE, kami meminta menjadwalkan segera untuk melakukan diskusi di meja perundingan dengan Presiden Simon P. Sapioper dari Pemerintah Nasional Papua Barat. Hal ini sesuai dengan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh TPNPB di Lanyjaya di bawah komando Purom Okiman Wenda sebelum tanggal 12 Februari 2025.
Pemerintah nasional dan tentara pembebasan nasional Papua Barat tidak menginginkan atau mendukung tindakan kekerasan terhadap negara Indonesia atau pihak lain sesuai dengan kondisi politik yang telah diuraikan di atas.
Oleh karena itu, solusi untuk membawa kebebasan dan keadilan di tanah kami adalah melalui damai untuk Lanyjaya dan sekitarnya, untuk diakui sebagai berada di luar kedaulatan politik NKRI.
Demikian pernyataan resmi Presiden PNPB Simon P. Sapioper dari Den Haag Belanda. (Jose)
