Papua, Demokratis
Melalui dialog wawancara dari Denhag Belanda kepada media nasional Demokratis Tuan Presiden Simon P. Sapioper mengatakan tongkat kepemimpinan Negara West Papua dari Tuan Rum Korem dilanjutkan oleh Tuan Simon dengan dukungan secara aklamasi dari Panglima TPN PB POW bersama masyarakat Lanny Jaya.
“Tahun ini kami akan merayakan upacara HUT kemerdekaan West Papua tanggal 1 Juli 2024 secara istimewa, dan kesempatan ini saya sebagai Presiden NGRWP menyatakan sikap siap mem-back up kepemimpinan POW untuk membebaskan Lanny Jaya dengan waktu satu tahun kepada Pemerintah Indonesia,” katanya.
Simon P. Sapioper sudah melihat kekuatan kepemimpinan POW dan dukungan masyarakat Lanny Jaya sehingga dirinya akan meminta Pemerintahan Indonesia untuk berdialog secara politik.
“Serta mencari solusi untuk menghentikan pertumpahan darah melalui dialog damai dan ada pengakuan terhadap wilayah Lanny Jaya sehingga Lanny Jaya dapat berdiri sendiri di luar dari geografi NKRI,” lanjutnya.
Sementara kaitan dengan beberapa pemimpin atau faksi-faksi lain dengan simbol lambang negara di luar dari piagam OPM itu adalah ilegal.
“Saya sudah meminta Panglima TPN PB POW untuk berdialog dan memobilisasi persatuan dalam satu wadah di dalam piagam OPM, apabila mereka menolak itu kewenangan mereka dan tentunya ada konsekuensinya,” katanya.
Sebagai Presiden NGRWP dirinya meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mau berdialog dengan mereka dan faksi-faksi lain yang kontra terhadap NKRI untuk mencari solusi.
“Sekali lagi NGRWP terfokus kepada Lanny Jaya sebagai basis pemerintahan serta kekuatan TPN di bawah pimpinan Panglima POW, karena Lanny Jaya dan minoritas penduduk Lanny Jaya memilih kemerdekaan sepihak di luar dari NKRI (Sabang sampai Merauke ),” tegasnya.
Lebih dikatakan bahwa syarat berbangsa dan bernegara sendiri dari kepentingan politik dan kesejahteraan rakyat, Lanny Jaya adalah suatu wilayah di dalamnya ada sumber daya manusia, sumber daya alam serta rakyat Lanny Jaya juga memiliki hak hidup yang didukung oleh pertahanan secara sepihak dan telah ada selama ini.
“Terakhir pesan saya bahwa NGRWP dan saya selaku Presiden di wadah perjuangan ini sebagai penerus revolusionari profesional Government of The Republic of West Papua New Guinea yang ditingkatkan dewasa ini sebagai nasional Government of The Republic of West Papua New Guinea. Inilah yang mendasari proklamasi kemerdekaan sepihak 1 Juli 1971 sebagai patokan politik,” pungkasnya. (Jose)
