Bandung, Demokratis
Pelaksanaan kegiatan survei yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2024, untuk survei Kondisi Jalan di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan – I sampai dengan VI dan untuk survei Kondisi Jembatan di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan – I sampai dengan VI seluruhnya sudah dilaksanakan proses lelang dan sudah ada pemenang masing-masing paket.
Namun domisili perusahaan yang sudah dinyatakan sebagai pemenang lelang untuk paket Survei Kondisi Jalan dan Survei kondisi Jembatan semuanya seperti bermasalah.
Ketika tim Demokratis mendatangi alamat yang menjadi domisili perusahaan pada saat lelang, Jumat (20/9/2024), ternyata di alamat tersebut hanya rumah biasa, tidak ada kantor perusahaan. Tim datang ke alamat tersebut pada jam kerja, di alamat tersebut seperti tidak ada kegiatan kantor. Pintu tertutup dan gerbang terkunci tidak ada aktivitas perkantoran. Yang lebih parahnya lagi di alamat tersebut tidak ada terpasang plang nama perusahaan sesuai dengan nama perusahaan yang keluar sebagai pemenang lelang. Kesannya seperti layaknya perusahaan fiktif atau alamat bodong.
Berseberangan dengan alamat perusahaan bodong tersebut ada orang yang bernama Bery, yang mengaku mengetahui tentang perusahaan PT. HD yang berdomisili di rumah dimaksud. Menurutnya memang di situ domisili perusahaan sesuai dengan nama pemenang lelang tersebut. “Plang nama perusahaan sengaja tidak dipasang,” ujar orang tersebut.
Menurut Bery, dia salah satu personel dari perusahaan tersebut, memang perusahaan tersebut melakukan survei di sepanjang jalan provinsi yang berada di wilayah I sampai dengan VI. “Kita pasang alat survei di badan mobil yang kita gunakan saat survei, kita jalan sepanjang jalan provinsi,” ujarnya lagi.
Orang tersebut juga mengatakan bahwa perusahaan tidak punya alat survei. “Kita kalau mau keliling, cukup sewa alat survei di tempat penyewaan,” ujarnya. Untuk PT. HD ini menurut data di LPSE dia memenangkan proyek survei senilai Rp5.679.307.381untuk 3 paket pekerjaan.
Sama halnya dengan perusahaan pemenang lelang untuk Survei Kondisi Jembatan. Sesuai dengan domisili perusahaan menurut LPSE berada di Antapani Bandung. Tapi ketika didatangi ke alamat tersebut bukan kantor, alamat fiktif atau bodong, hanya rumah penduduk di gang kecil yang sedang mencari pengontrak. Alamat tersebut sesuai domisili perusahaan yang menjadi pemenang lelang LPSE.
Sungguh beruntung sekali perusahaan survei ini, dengan domisili perusahaan yang tidak jelas alias bodong, tidak perlu memiliki alat atau perangkat pendukung pekerjaan, namun bisa memenangkan proyek di LPSE dengan pagu Rp908.046.761. Diduga paket pekerjaan survei ini dikerjakan oleh orang dalam. Satu perusahaan survei lagi yakni PT. K memenangkan proyek dengan pagu Rp985.260.912.
Tim Demokratis sudah mengirim surat konfirmasi tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, menurut PPK-nya Herry Dinarsyah Yudi surat tersebut sudah diterimanya. Namun sampai saat ini belum ada di tanggapi. Menurut security di resepsionis, Senin (14/10/24) tidak ada keterangan.
Seharusnya PLH Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Aris Budiman segera memerintahkan kepada stafnya agar segera menugaskan stafnya dan PPK untuk menjawab surat konfirmasi SKU Demokratis dan online. (Is/Tim)
