Indramayu, Demokratis
Menjelang new normal pada tanggal 12 Juni 2020 mendatang, Pemerintah Pusat melalui Presiden Jokowi terkesan memaksakan kehendak. Berbagai macam daerah yang konon telah mengalami banyak peningkatan dengan melihat konteks kesembuhan Pasien Dalam Pantauan (PDP) dan Orang Dalam Pantauan (ODP) tanpa adanya kurva epidemiologi.
Hal tersebut mengingat bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tanggal 09 Oktober yang mendatang terkesan tidak memiliki kesiapan tanpa melihat representasi di tengah pandemi. Saat ini masih banyak warga membutuhkan kejelasan perihal new normal dan penemuan vaksin yang sampai hari ini belum dikemukakan oleh para ahli.
Selain itu pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di beberapa kabupaten untuk tahun 2020 di tengah pandemi, pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) belum ada upaya, langkah yang konkrit untuk kesiapan melakukan Verifikasi Faktual (Verfak) sesuai protokol penanganan Covid-19.
Hal ini dikemukakan oleh salah satu narasumber Demokratis sebagai relawan pasangan dari calon kepala daerah yang akan menjadi pemimpin daerahnya pada pemilihan yang jatuh pada tanggal 09 Desember 2020 nanti.
“Ketidaksiapan KPUD melakukan Verfak sesuai protokol penanganan Covid 19 sangat membahayakan masyarakat pendukung dan relawan serta petugas PPS,” ujarnya.
Perlunya kesiapan untuk dilakukannya rapid tes kepada Panitia Penghitungan Suara (PPS) serta penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) pada relawan maupun PPS saat ini belum juga ada kejelasan. Terutama petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dibutuhkan.
Jumat (05/06), Demokratis mencoba untuk mendapatkan keterangan oleh jajaran yang ada di KPUD Indramayu, sebagai anggota Komisioner Dewi menjelaskan bahwa secara komprehensif untuk kesiapan Pilkada yang mendatang ada pada Ketua KPUD, dan secara representatif lebih jelas keterangan yang didapatkan dari ketua.
“Secara teknis bukan bagian saya untuk memberikan keterangan, hal ini bisa tanyakan langsung kepada Ketua KPUD,” jelas Dewi saat dimintai keterangan.
Sementara itu, keberadaan Ketua KPUD Indramayu, Ahmad Fatoni, pada saat ingin dikonfirmasikan sejauh mana kesiapan dari KPUD dalam melaksanakan Pilkada mendatang serta kesiapan teknis di tengah pandemi belum bisa didapatkan oleh Demokratis.
“Sedang ada rapat di pendopo dalam rangka kesiapan nanti. Untuk hal tersebut saya no comment, karena bukan wewenang saya dalam memberikan keterangan,” ujar Dimas sebagai Kasubag teknis verifikasi saat dimintai keterangan.
Dari segi alokasi anggaran, Pemilu 2020 ini mendapatkan lonjakan anggaran yang cukup besar, yakni sebesar 65% dibandingkan Pemilu sebelumnya. Total pagu anggaran 2020 tersebut diperuntukkan untuk beberapa hal, seperti pengadaan barang, pengawasan, dan kegiatan pendukung Pemilu. Total kebutuhan anggaran penyediaan logistik tersebut tidak kurang dari Rp 65,8 miliar. (RT)
