Jakarta, Demokratis
PKS akan lebih memelihara basis suaranya yang telah tumbuh 7 persen dari pada harus memilih bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Pada Pemilu lalu PKS mendapat tambahan suara dari pendukung HTI, umat yang menolak kriminalisasi ulama, pendukung 212 dan sebagian massa Masyumi.
Peneliti CSIS Nori Oktariza mengatakan di Jakarta, Rabu (29/10/2019) kemarin pada pers.
Untuk diketahui PKS dalam banyak kesempatan membela Tokoh Masyumi M Natsir dengan Mosi Integral yang membedakan PKS dengan gerakan internasional walau dakwah PKS mirip dengan Ikhwanul Muslimin. Sementara PKS embrionya bergerak awalnya dari gerakan kampus.
PKS memilih jadi oposisi, kata Okta, karena alasan internal saja dari pada gembos pada tahun 2024, apabila jika sekarang harus berkoalisi dengam PDIP.
Secara internal di dalam PKS sendiri terjadi pertarungan ahistoris dengan masuknya alumni barat yang mendapat posisi di DPR, walau PKS sendiri tidak open dengan barat yang membedakan dengan M Natsir.
“Jadi buat PKS lebih penting menjaga basis pemilih tradisionalnya dari pada masuk koalisi dengan Jokowi yang akan berhadapan dengan PDIP,” katanya.
“Kendati dalam Pilkada antara PKS dengan PDIP acap berkoalisi meski jumlahnya tidak banyak,” ungkapnya.
Koalisi gemuk sekarang ini, kata peneliti Arya Fernandes secara terpisah, mengakibatkan jalur komunikasi makin panjang karena Presiden harus mengakomodasi semua partai pendukung dan rival Jokowi sendiri sebelumnya dalam Pilpres yakni Prabowo dan Edhy Prabowo dari Gerindra.
“Sehingga memang sulit buat Jokowi untuk membuat kabinet yang ideal. Jika dibandingkan dengan kabinet sebelumnya mungkin saja terjadi reshuffle di masa yang akan datang,” katanya.
“Karena Jokowi ingin dari day to day semua bisa diukur lebih baik dari lima tahun sebelumnya,” kata Arya. (Erwin Kurai)
