Jakarta, Demokratis
Anggota DPR dan MPR dari Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo optimis program sosialisasi Empat Pilar yang terus dilakukan oleh MPR RI akan bisa membantu mengedukasi masyarakat dalam menghadapi Pilkada serentak 2020 serta mengedukasi soal bahaya Covid-19.
“Kita akan hadapi Pilkada serentak 2020, sebab pengaruh Pilkada sangat besar di dalam kehidupan masyarakat. Apalagi gelaran Pilkada saat ini bertepatan dengan bencana wabah Covid-19. Yang mana pada sisi kesehatan kita tetap harus fokus pada pencegahan serta jangan lupa menggunakan alat pelindung diri,” kata Sartono saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Gedung Aula Pelabuhan Pacitan, Jawa Timur, Minggu (20/9/2020).
Sebagai wakil rakyat ia pasti tidak akan pernah berhenti bersama rakyat untuk mengingatkan akan pentingnya memahami Empat Pilar yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika secara benar. Yang harus diikuti dengan implementasi di kehidupan sehari-hari.
“Momen kesempatan macam ini sangat penting, apalagi dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada 2020 pada Desember,” imbuhnya.
Menurutnya, nilai-nilai Empat Pilar harus mampu tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sampai setelah berakhirnya Pilkada.
“Artinya, jangan sampai di akhir Pilkada nanti muncul gesekan antara para pendukung calon kepala daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Fraksi PKB mengingatkan bahwa Pilkada yang tergantung pada pemodal telah mengantarkan 50 persen kepala daerah jadi narapidana korupsi pada saat menjabat dan sesudah terpilih menjadi kepala daerah.
“Di dalam kapitalisme bahwa Pilkada yang tegantung pada pemodal akan melahirkan penjajahan dan kemiskinan. Ini teori telah diutarakan Presiden Soekarno di masa penjajahan sejak dahulu,” ujar Yanuar Prihatin anggota DPR dari Fraksi PKB.
Yanuar mengaku dirinya tidak anti pemodal sepanjang Pilkada melahirkan pemimpin yang bisa membangun daerah berkelas dunia. “Saya masih menjumpai kepala daerah terpilih hanya terjabak pada rutinitas saja,” ungkapnya.
Adapun ciri-ciri Pilkada yang tergantung pada pemodal, katanya, adalah dengan lahirnya istilah “wani piro” wujud dari transaksi politik untuk membeli suara.
“Seakan-akan Pilkada telah menjadi sebuah acara pesta perkawinan yang berharap mendapat amplop berisi uang. Itu namanya anti kebangsaan,” paparnya.
Pacitan Kemarau
Sebelumnya Sartono Hutomo mengunjungi daerah pemilihan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur yang saat ini mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Kondisi ini membuat warga Pacitan kesulitan mendapat air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Sartono Hutomo langsung memberikan bantuan sarana dan prasarana sumur bor kepada masyarakat yang kesulitan air bersih di Pacitan.
Selanjutnya menyempatkan waktu untuk menyerap aspirasi masyarakat serta memberikan arahan dalam menghadapi bahaya coronavirus atau Covid-19.
Untuk itu, ia mengimbau agar masyarakat terus mengikuti anjuran pemerintah untuk dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pacitan. “Kita harus membantu Pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Semoga Pacitan ini selalu terhindar dari wabah mematikan itu,” harap Sartono dengan nada haru. (Erwin Kurai Bogori)
