Jakarta, Demokratis
Komisi Tenaga Kerja DPR angkat bicara terkait dengan nasib program Kartu Prakerja supaya dikembalikan ke desain awal secara offline atau gabungan, menjelang penerapan relaksasi PSBB atau normal baru (new normal).
“Sehingga programnya akan bisa tepat sasaran untuk memberikan bekal keterampilan bagi pekerja yang dirumahkan, terkena PHK atau pelaku UMKM yang kehilangan usaha akibat wabah Covid-19,” ungkap anggota DPR Komisi Tenaga Kerja, Yahya Zaini di Jakarta, Jumat (5/6/2020).
Dikatakan, pada awalnnya di masa pandemi Covid-19, pemerintah akan menerapkan pelatihan secara online yang sempat bikin heboh di tengah masyarakat, bahkan sempat melahirkan penolakan oleh sejumlah kalangan tertentu.
Sebab praktek selama ini, kata Yahya, praktek pelatihan tatap muka yang hanya membutuhkan alokasi waktu rata-rata dua minggu dengan jumlah peserta yang terbatas 16 orang setiap angkatan, sehingga sangat efektif dari segi program.
Namun politisi Golkar ini mengingatkan juga agar perlu dirancang ulang terkait dengan jumlah biaya pelatihannya.
“Besaran biaya pelatihan tatap muka berkisar Rp 4 juta per orang. Sedangkan untuk insentif agar dapat diturunkan menjadi Rp 300 ribu perbulan selama 3 bulan,” jelasnya.
Dengan demikian, katanya, jumlah peserta yang dapat dijangkau juga akan mengalami koreksi menjadi naik sekitar 4 juta orang.
“Sisi positif lain dari pelatihan kartu prakerja dengan tatap muka adalah memberdayakan Balai Latihan Kerja (BLK) yang berjumlah sekitar 305 BLK di seluruh Indonesia. Terdiri dari 21 BLK milik pusat dan 284 milik Pemda dengan daya tampung sebanyak 275.000 orang,” ungkap putra asli Kangean, Jawa Timur ini.
Menurutnya, program dan modulnya juga harus selektif yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja kedepan. “Saya yakin dengan mengembalikan ke desain pelatihan tatap muka atau offline seperti desain awal, maka akan meredam kritik masyarakat terhadap pelaksanaan program Kartu Prakerja yang selama ini baru saja dilaksanakan secara online,” kata Yahya.
Sementara karena saat ini adalah masa transisi menuju new normal, tambahnya, bisa saja nanti dapat diterapkan pola mix atau gabungan pelatihan online dan offline terlebih dahulu.
“Satu sisi, baik saja pelatihan online secara terbatas terutama untuk jenis-jenis pelatihan yang tidak tersedia di BLK. Utamanya pelatihan online yang lebih diminati oleh peserta milenial. Sehingga akan terjadi berbagi peran yang sinergis antara pelatihan online dan offline,” katanya.
Ia berharap penerapan pelatihan offline hendaknya dijadikan momentum untuk percepatan pemberdayaan BLK yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Tenaga Kerja sejak lama.
“Yang lebih penting lagi peserta akan mendapatkan ketrampilan yang benar-benar dapat diterapkan untuk usaha mandiri selama Covid-19 yang belum akan hilang tuntas,” kata Yahya. (Erwin Kurai)
