Jakarta, Demokratis
Polri mengaktifkan kembali Satgas Nusantara untuk menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024. Tujuannya, mencegah polarisasi dan hal-hal yang dapat mengganggu pesta demokrasi tersebut.
“Untuk rapat pembentukannya sudah dilaksanakan, saat ini mungkin tinggal menunggu administrasinya saja,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan, Jumat (7/7/2023).
Nantinya, Satgas Nusantara yang bertugas cooling system akan bekerjasama dengan stakeholder terkait. Kemudian, memberikan pemahaman melalui sosialisasi agar terhindar dari polarisasi.
“Sehingga dengan adanya Satgas sementara tadi Polri akan menggandeng semua stakeholder terkait dan semua komponen masyarakat dalam rangka menciptakan pemilu damai untuk Indonesia lebih maju lagi,” kata Sandi.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan kesiapan lembaganya dalam menghadapi gelaran Pemilu Serentak 2024. Sigit mengakui polarisasi akibat politik identitas menjadi tantangan bagi Polri yang perlu diantisipasi dengan baik.
Awalnya, Kapolri menyebut beberapa tantangan Polri dalam penyelenggaran pemilu mendatang. Yakni potensi kelelahan petugas akibat waktu pelaksanaan yang serentak, terhambatnya pengiriman logistik pemilu ke lokasi pemungutan.
“Dan mungkin juga akan terjadi polarisasi di tengah-tengah masyarakat apabila hal ini kita tidak antisipasi dengan baik,” ujar Sigit dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Meski begitu, kata Sigit, Polri telah melakukan kerjasama melalui perpanjangan nota kesepahaman dengan KPU dan Bawaslu. Hal ini menjadi landasan membangun sinergitas di lapangan guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu serentak yang berkualitas dan berintegritas.
Oleh karena itu, Sigit mengatakan, Polri akan mendirikan 12 rumah kebangsaan untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat dalam upaya mencegah polarisasi.
“Kita harapkan jadi cooling sistem sebagai wadah untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat guna mencegah terjadinya perpecahan ataupun polarisasi yang akan terjadi,” jelasnya.
Sigit memastikan, Polri juga akan memperhatikan kompleksitas penyelenggaraan pemilu lainnya, yakni potensi kelalaian petugas dan pengiriman logistik pemilu.
Polri, kata dia, sudah menyiapkan personel Brimob khusus pengamanan pemilu yang tergabung dalam pasukan reaksi cepat (PRC).
“PRC sebagai power on hand Kapolri, Dankorbrimob, dan Kapolda yang siap dimobilisasi kapan saja serta dimana saja untuk menghadapi situasi kontijensi,” jelasnya.
Tak hanya itu, pasukan Brimob di Mabes Polri dan setiap Polda akan dibagi dalam VII zonasi di seluruh wilayah Indonesia untuk memudahkan mobilisasi.
“Dimana masing-masing zonasi akan saling back up. Namun, tetap memperhatikan kebutuhan personel di daerah asalnya, guna mengantisipasi eskalasi gangguan Kamtibmas,” kata Sigit. (Dasuki)
