Jakarta, Demokratis
Pimpinan Nasional (Pimnas) Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) meminta para aktor politik, pemerintahan dan ekonomi untuk benar-benar memperhatikan masalah ketimpangan sosial dan ekonomi.
“Realitas kehidupan sosial dan ekonomi yang timpang adalah faktot yang paling potensial menyulut terjadinya konflik horizontal,” kata Ketua Presidium Pimnas PPI, Andy Soebjakto di Jakarta.
Andy mengatakan seperti itu terkait Hari Lahirnya Pancasila pada 1 Juni.
Andy mengatakan, prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi tidak akan kesulitan mengejawantah (mewujud), jika keadilan sosial jauh di awang-awang. “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat, bukan adil hanya untuk golongan tertentu,” kata Andy.
Menurut Andy, peringatan Hari Lahir Pancasila harus dijadikan momentum untuk semakin membumikan Pancasila menjadi dasar dan landasan bagi sikap dan perilaku yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. “Bukan sekadar acara seremonial tahunan dan nostalgia sejarah,” kata dia.
Sekretaris Jendral Presidium Pimnas PPI, Dede Pasek Suardika, budaya Demokrasi Pancasila sangat mendesak untuk dihadirkan dalam perikehidupan politik, terutama oleh partai-partai politik, para elit politik, para tokoh utama bangsa, sehingga proses demokratisasi di Indonesia tidak semakin diwarnai oleh liberalisme politik yang berbiaya mahal dan jauh dari spirit persaudaraan dan persatuan.
“Kompetisi politik yang liberal dan berbiaya mahal (padat modal) yang bertemu dengan arus politik aliran akan bisa memunculkan efek destruktif bagi demokrasi kita,” kata dia.
Andy mengatakan, Pancasila harus disosialisasikan dan dipraktikkan dengan semangat merangkul dan mempersatukan kemajemukan Indonesia. Bukan memukul dan menyingkirkan karena perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika adalah pesan mendasar untuk mempraktekkan Pancasila inklusif dan tidak justru dijadikan sebagai alat pukul politik. Semangat kekitaan yang harus dimajukan, bukan semangat keakuan.
Andy mendesak Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk semakin berperan dalam merumuskan formula operasional tentang ber-Pancasila di dalam setiap dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dengan makin banyak mengundang masukan dari berbagai elemen publik. “Lebih utama lagi adalah bagi generasi baru dan kaum milenial yang mempunyai kharakter dan cara pandang baru,” kata dia. (Red/Dem)
