Jakarta, Demokratis
Presiden Prabowo Subianto menegaskan energi dan pangan merupakan sektor krusial demi kelangsungan hidup rakyat. Untuk itu, ia memerintahkan para menteri terus aktif memonitor pasokan energi dan pangan agar tak terjadi kelangkaan.
Arahan ini disampaikan Presiden Prabowo kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan (Zulhas) dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2026).
“Kami harus memantau semua perkembangan yang ada dalam kesiapan Lebaran, terutama menyangkut dengan energi, BBM enggak boleh ada langka, kemudian LPG, pangan juga,” ujar Bahlil.
Pada saat yang sama, Bahlil memastikan pasokan energi nasional mulai dari bahan bakar minyak (BBM) hingga LPG dalam kondisi aman dan terkendali menjelang Hari Raya Idulfitri. Ia memastikan, pemerintah juga tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat, meskipun situasi geopolitik di Timur Tengah saat ini memberikan tekanan terhadap harga minyak mentah dunia.
Menyikapi potensi gejolak harga minyak mentah (crude) imbas dari eskalasi konflik di Timur Tengah, Bahlil menyatakan pemerintah telah menetapkan kebijakan impor baru dengan mengalihkan pembelian minyak mentah, khususnya bensin dari Timur Tengah ke Amerika Serikat (AS) dan Asia Tenggara. Pasokan LPG juga dipastikan tetap aman, dengan arah kebijakan impor ke depan juga dialihkan dari Timur Tengah ke AS.
“Baik saya maupun Pak Zulkifli Hasan sudah menyampaikan ke bapak presiden, dari sektor energi maupun pangan, terhadap harga-harga juga, masih dalam kondisi yang terjangkau,” tutur Bahlil.
Senada dengan Bahlil, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menjamin stok pangan dalam kondisi aman di tengah ketegangan Timur Tengah. Khusus beras, cadangan nasional kini mencapai 4 juta ton di gudang Perum Bulog.
“Aman, stok aman. Kan kita beras cukup, 4 juta ton. Lebih dari cukup,” ungkap Zulhas.
Zulhas menekankan pemerintah terus berupaya menjaga pasokan dan stabilitas harga menjelang Lebaran. Sebagai langkah konkret, ia mengaku aktif turun langsung ke berbagai daerah untuk memastikan distribusi berjalan lancar serta mendorong intervensi apabila terjadi kenaikan harga.
Selain itu, pemerintah daerah dapat mengintervensi harga dengan memanfaatkan dana belanja tidak terduga (BTT) untuk memberikan subsidi, baik subsidi transportasi maupun subsidi harga. (EKB)
