Jakarta, Demokratis
Presiden Joko Widodo mengingatkan jajaran TNI-Polri untuk menjaga kedisiplinan. Tak hanya itu, kedisipilinan ini juga harus diterapkan pada keluarga aparat.
Hal ini Jokowi katakan saat menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Salah satu hal yang Jokowi minta adalah istri TNI-Polri tak bisa sembarangan mengundang penceramah.
“Menurut saya, engga bisa ibu-ibu itu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Sekali lagi, di tentara, di polisi tidak bisa begitu. Harus dikoordinir oleh kesatuan, hal-hal kecil tadi, makro dan mikronya. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, nah hati-hati,” kata Jokowi, Selasa (1/3/2022).
Jokowi lalu memberi contoh kedisiplinan lain. Jajaran TNI dan Polri juga harus menjaga tutur kata dalam berbicara, apalagi di platform digital. Mereka, lanjut Jokowi, tak bisa sembarangan mengomentari kebijakan pemerintah.
“Hal kecil-kecil harus mulai didisiplinkan. Di WhatsApp grup, hati-hati, kalau seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN, enggak setuju IKN, itu sudah diputuskan pemerintah dan sudah disetujui DPR. Kalau di dalam disiplin TNI-Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan,” ungkap dia.
Jokowi menegaskan bahwa kedisiplinan bagi TNI dan Polri ini menjadi hal yang penting dan tak bisa disetarakan dengan warga sipil. TNI dan Polri pun tak boleh berurusan dalam hal demokrasi.
“Tidak bisa yang namanya tentara yang namanya polisi ikut dalam urusan demokrasi. Di tentara itu enggak ada demokrasi. Enggak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, tidak sama dengan atasan, eh nggak boleh. Dengar, berbicara masalah demokrasi tidak ada di tentara dan kepolisian, tidak ada,” ucap Jokowi.
“Disiplin TNI polri itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan. Di seluruh dunia, tentara punya aturan sendiri. Kitab undang-undang hukum disiplin tentara yang intinya adalah kesetiaan tegak lurus,” lanjutnya. (Albert S)
