Bandung, Demokratis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan lelang dini paket kontraktual pekerjaan infrastruktur Tahun Anggaran (TA) 2020 sejak 6 November 2019. Hingga 29 Januari 2020 tercatat sebanyak 3.086 paket senilai Rp 36,2 triliun telah dilakukan tender dini dari total 7.426 paket kontraktual senilai Rp 93,5 triliun yang dilelang.
Dari jumlah tersebut, 100 paket kontrak atau senilai Rp 4,8 triliun ditandatangani secara serentak oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono serta Menteri Kesehatan Terawang Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari P Batubara, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam acara Peresmian Terowongan Nanjung dan Penandatanganan Kontrak Hasil Lelang Dini TA 2020 di Bandung, Rabu (29/1/2020).
Presiden Jokowi mengatakan, lelang dini dapat meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran khususnya dalam pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal. “Saya sangat mengapresiasi lelang dini yang dilakukan Kementerian PUPR, karena pekerjaan di lapangan dapat dimulai pada awal tahun, sehingga pengerjaannya tidak dikejar waktu jelang akhir tahun. Dan akhirnya nanti bangunan dan kontruksi yang dihasilkan akan kita dapatkan kualitas yang baik,” ujar Presiden.
Penandatangan secara simbolis 100 paket pekerjaan yang dilakukan seusai peresmian Terowongan Nanjung mencakup bidang infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) sebanyak 20 paket senilai Rp 2,1 triliun, bidang jalan dan jembatan sebanyak 47 paket senilai Rp 1,8 triliun, bidang ke-ciptakarya-an sebanyak 22 paket senilai Rp 679 miliar dan bidang perumahan sebanyak 11 paket senilai Rp 157 miliar.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kontrak paket pekerjaan tersebut berasal dari seluruh unit organisasi Kementerian PUPR yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. “Presiden sudah perintahkan untuk tahun 2020 dilakukan lelang dini. Tujuannya agar sejak Januari 2020 pekerjaan sudah bisa dimulai, tidak hanya di pertengahan atau akhir tahun anggaran. Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 120 triliun pada tahun 2020,” ujarnya.
Dari total pagu anggaran tersebut, dikatakan Menteri Basuki dilakukan dengan metoda kontraktual yang terbagi dalam 7.426 paket senilai Rp 93 triliun (80%) sebagaimana terekam dalam sistem e-monitoring. Paket pekerjaan tersebut antara lain adalah preservasi jalan, pembangunan jembatan, pembangunan jalan perbatasan, pembangunan rumah susun, rumah khusus, pengembangan jaringan perpipaan air minum, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Menteri Basuki berpesan kepada para kontraktor selaku penyedia jasa untuk dapat bekerja sama dengan baik sebagai satu tim dengan Kementerian PUPR dengan menjalankan peran masing-masing sebaik-baiknya. “Penyedia jasa tugasnya menjamin kualitas sesuai dengan spesifikasi teknis. Sedangkan rekan-rekan Kementerian PUPR bertugas mempertanggungjawabkan uang negara yang dibelanjakan. Jangan macam-macam, kerjakan apa yang ada di dalam perikatan kontrak,” tegasnya.
Ditambahkan Menteri Basuki, untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam membelanjakan uang negara dalam membangun infrastruktur, maka kualitas menjadi tuntutan utama yang harus diperhatikan. Menurutnya kontraktor/penyedia jasa yang berkualitas, maka dengan sendirinya akan banyak dicari oleh pengguna jasa.
“Khususnya saya berpesan pada penyedia jasa yang mendapatkan kontrak pembangunan sekolah. Ingat bahwa sekolah ini untuk keperluan anak-anak Indonesia, tolong jaga kepercayaan itu dengan tidak sembarangan dalam mengerjakannya,” pesan Menteri Basuki.
Turut hadir dalam acara tersebut Plt.Dirjen Sumber Daya Air Widiarto, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi AH, Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Bob Arthur Lombogia, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (Reimon)
