Tapteng, Demokratis
Indikasi kecurangan terendus di balik proyek Integrated Participatory Development and Mangement Irigation Project (IPDMIP) di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara. Pelaksanaan proyek dituding tidak sesuai mekanisme dan spesifikasi dalam pembangunan infrastruktur. Diduga, material batu yang digunakan memakai batu bekas bangunan lama.
Ketua Divisi Investigasi LSM DPD Pemantau Pembangunan Indonesia (P2I) Kabupaten Tapanuli Tengah, Safredi Situmorang mengatakan, selain memakai batu bekas, campuran dan kualitas semen proyek rekonstrukturisasi irigasi yang menelan dana sebesar Rp 2.527.086.200 tersebut diduga tidak sesuai TOS (take of seat).
“Dari hasil investigasi kita, pekerjaannya asal jadi. Memakai material bekas dan campuran semen yang menyalahi take of seat. Ada tiga titik, dua di Kelurahan Hutabalang dan satu di Desa Kebun Pisang. Sudah berlangsung satu bulan lebih,” terang Safredi Situmorang.
Mustahil peningkatan ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat bisa tercapai jika pelaksanaannya amburadul begini. Di sisi lain, masyarakat petani dan pihak terkait baik di dalam dan sekitar daerah irigasi juga tak dilibatkan. Oleh karena itu, kita meminta agar pihak UPT Pengelolaan Irigasi Sibundong-Batangtoru melakukan pengawasan ketat.
Ditegaskannya, pelaksanaan proyek APBN yang diplot di Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu terkesan asal jadi. CV Bangun Pemuda Group sebagai penyedia barang dan jasa sepertinya hanya sekedar melepas kewajiban. Safredi mengkhawatirkan, fokus peningkatan produktivitas pertanian beririgasi yang dicanangkan Pemerintah tidak akan tercapai.
“Proyek IPDMIP bertujuan pada peningkatan nilai dan keberlanjutan irigasi pertanian. Jika pelaksanaannya tidak mengutamakan kualitas, bagaimana bangunan tersebut bisa bertahan lama. Sementara uang yang dipakai untuk proyek tersebut merupakan dana pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) dan the International Fund for Agricultural Development (IFAD),” kesal Safredi.
Menurutnya, lemahnya pengawasan dari instansi terkait membuat penyedia barang dan jasa semakin memudahkan rekanan dalam melaksanakan aksinya. Untuk meminimalisir penyelewengan anggaran, Safredi meminta UPT Pengelolaan Irigasi Sibundong-Batangtoru sebagai penanggungjawab proyek, segera melakukan audit dan pemeriksaan terhadap kinerja CV Bangun Pemuda Group.
“Mustahil peningkatan ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat bisa tercapai jika pelaksanaannya amburadul begini. Di sisi lain, masyarakat petani dan pihak terkait baik di dalam dan sekitar daerah irigasi juga tak dilibatkan. Oleh karena itu, kita meminta agar pihak UPT Pengelolaan Irigasi Sibundong-Batangtoru melakukan pengawasan ketat,” tukasnya.
Hingga berita ini dikirimkan, Kepala UPT Pengelolaan Irigasi Sibundong-Batangtoru belum berhasil dikonfirmasi. (Tim)
