Sementara sejumlah masyarakat meminta aparat penegak hukum (APH) segera mengusut misteri proyek siluman tersebut karena terindikasi penuh dengan kongkalikong dan tidak transparan sehingga diduga telah merugikan keuangan daerah.
“Kenapa proyek Dinas PUPR bisa dikerjakan sebelumnya SPK dan RAB ada? Ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum agar masyarakat tidak menjadi korban,” tegas masyarakat. (Tim)
