Sukabumi, Demokratis
Akibat puluhan tahun ruas Jalan Pajampangan rusak membuat ratusan massa yang tergabung Jampang Tandang Makalanga dan Poskab Sapu Jagat mengelar aksi demonstrasi ke kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Provinsi Jawa Barat di Jalan Bhayangkara Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Senin (2/10/2023).
Aksi massa menuntut segera dilakukan perbaikan infrastruktur jalan rusak tersebut dengan dijadikan skala prioritas yang terdiri dari jalan Panggeleseran, Bojong Lopang dan Kiara II Kabuapten Sukabumi.
Ketua Divisi Humas Pusat Poskab Sapu Jagat, Iden Doni Purnamawan mengatakan, pihaknya dari Poskab Sapu Jagat Pusat bersama Paguyuban Jampang Tandang Makalangan sekaligus mewakili masyarakat Pajampangan menuntut perbaikan ruas jalan yang rusak agar menjadi skala prioritas yaitu Jalan Pengeleseran, Bojong Lopang dan Kiara II yang sudah bertahun-tahun tidak diperbaiki.
Sementara Iden menyembut dari hasil audiensi pihak Dinas UPTD Bina Marga Provinsi keterkaitan anggaran perbaikan pada ruas jalan tersebut masuk di anggaran tahun 2024 nanti. Meski demikian, pihaknya terus berupaya mendorong agar perbaikan jalan yang rusak parah itu diperbaiki di tahun 2023 dapat direalisasikan.
“Jangan sampai lagi terus-terusan persoalan sosial seperti ini dikhawatirkan masyarakat akan lebih meluas lagi melakukan aksi demontrasi, minimal harus ada pernyataan dari pihak Dinas UPTD Bina Marga Provinsi Wilayah Sukabumi untuk menenangkan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, kondisi ruas Jalan Pajampangan rusak parah itu sudah berlangsung puluhan tahun lamanya, sedangkan ruas jalan provinsi di sebagian lainnya sudah nampak baik dan bagus.
“Selain itu, kami juga menyoroti dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan di sekitar ruas jalan tersebut, dikarenakan tonasi yang berlebihan menyebabkan luar biasa cepat dampak kerusakan pada jalan,” jelasnya.
Ketua Poskab Sapu Jagat Wilayah Pajampangan, Yudi menambakan jawaban dari pihak Dinas UPTD, Insya Allah di 2023 akan didorong untuk menjadi prioritas. Tapi mereka akan berupaya di tahun 2023.
“Apabila pihak dinas UPTD tidak memenuhi tuntunan serta tidak direalisasikan maka kami akan kembali mengelar aksi demontrasi yang lebih besar lagi,” ucapnya.
Masih di tempat yang sama, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Andi Nugroho saat di sela-sela selesai audiensi menyampaikan terkait tuntutan perbaikan jalan di wilayah Jampang Tengah dan Kiara II, sedangkan jalan wilayah tersebut skala prioritas pada tahun 2024- 2025 nanti.
“Begitu juga jalan itu pengerjaan pemeliharaan dilakukan secara rutin, namun untuk dipenuntasanya kita pada tahun 2024-2025 akan melaksanakan rekontruksi jalan serta dilihat dari kondisi di lapangan ada yang dilakukan betonisasi ada juga hotmik. Adapun ruas jalan yang diperbaiki sekitar 11 kilometer, terkait kendala di lapangan jalan tersebut sudah aus masa ketahananya, maka harus diperuntukkan rekonstruksi jalan tidak bisa hanya dilakukan dengan berkala,” pungkasnya. (Iwan)
