Indramayu, Demokratis
Nasihin, 42 tahun, warga Blok Tajug, Desa Sudimampir, Kecamatan Balongan, merasa dibohongi dengan program penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Pusat. Pasalnya, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dimiliki tidak dapat digunakan untuk pengambilan bantuan.
KKS yang diperoleh pada pertengahan tahun 2021 tersebut sampai saat ini masih utuh bahkan telah dilakukan berbagai macam upaya agar kartunya dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan bantuan yang digulirkan oleh pemerintah tersebut, namun tetap saja ujung-ujungnya gigit jari.
Mulai dari agen e-Warung, pihak BNI, Dinas Sosial, dan terakhir di Pemerintahan Desa semua sudah pernah dicoba oleh Nasihin, namun semua usaha dan perjuangannya tetap saja: mentok!
“Terakhir saya ke desa lagi dan jawabannya kurang memuaskan. Kalau di dinas katanya tidak ada datanya, karena saya mampu semua. Saya jawab, kenapa saya dapat kartu ini kalau saya mampu. Dan saya ini daftar, rumah saya juga difoto, bahkan telah bayar ke desa,” keluhnya sambil menunjukkan sejumlah kartu yang dimiliki, Rabu (23/2/2022).
Menurutnya, berdasarkan arahan dari pihak dinas dirinya diminta untuk mendaftarkan namanya ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui operator Sistem Informasi Geospasial (SIG) di kantor desa.
“Harapan saya supaya orang seperti saya ini, agar dapat. Jika didata, datalah yang benar. Karena di sini banyak masyarakat yang mampu dapat, sedangkan masyarakat yang tidak mampu seperti saya ini tidak dapat,” tambahnya.
Hal serupa pun dialami oleh tetangga Nasihin, Sulaeman, 48 tahun. Ia mendapatkan kartu namun tidak pernah ada isinya. Bahkan ia juga tidak pernah bosan-bosan mengecek isinya, namun nasibnya sama saja seperti yang dialami oleh Nasihin.
“Harapannya, bagaimana punya saya dapat cair dan bisa mendapatkan bantuan. Saya punya anak tiga, dan semuanya masih sekolah. Tapi saya tidak pernah mendapatkan program bantuan apa pun, punya kartu tapi tidak bisa dirasakan. Saya merasa dibohongi!” timpal Sulaeman.
Sementara Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Balongan, Rossy Janati saat ditemui, Kamis (24/2/2022), mengungkapkan bahwa saat ini kebijakan pusat terkait program tersebut sudah beralih via pos dalam bentuk tunai setiap per triwulannya secara bertahap.
“Untuk di wilayah Kecamatan Balongan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pemegang KKS yang belum dapat mengambil bantuan dikarenakan bantuan yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat belum semuanya tersalurkan,” jelasnya di Balai Desa Majakerta.
Oleh karena itu, Rossy juga meminta KPM pemegang KKS tidak perlu khawatir dan waswas terkait bantuan yang belum dapat dicairkan dikarenakan melalui data tambahan maka akan ada tahapan selanjutnya.
“Untuk jumlah KKS sekarang di wilayah Balongan sejumlah 2.900. Memang belum semua, memang yang ada di sini untuk pengambilan uang via pos itu memang untuk KPM pemegang KKS. Jadi, KKS ini entah untuk sementara atau selamanya, namun programnya beralih dulu via pos. Untuk yang belum menikmati maka harus tunggu susulan dulu. Atau tahapan selanjutnya,” pungkas Rossy. (RT)
