Bandung, Demokratis
Pemerintah Pusat gelontorkan dana alokasi khusus (DAK) fisik yang dibiayai dari APBN tahun 2024 masing-masing sebesar Rp144.345.949.000 dan Rp56.243.488.000 melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024 yang dipercayakan pengelolaannya di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dari ratusan miliar anggaran tersebut dialokasikan ke sekolah SMA dan SLB di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Upaya tim wartawan SKU Demokratis dan online untuk wawancara kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto maupun PPK Edi Kurnia selalu tidak ada di kantor. Bahkan Kepala Dinas Purwanto pun tidak ada di ruang kerjanya setiap akan dikonfirmasi, juga Edi Kurnia sebagai PPK DAK fisik SMA dan SLB setiap dihubungi via ponselnya membalas via WA berbagai alasan di luar dan dianya menjawab disuruh menemui Yudi Pramesti dan Kiki. Padahal, surat konfirmasi tertulis untuk kedua kegiatan DAK fisik SMA dan SLB, sebelum Purwanto duduki jabatan sebagai Kadis Pendidikan Provinsi, sudah berkali-kali dikirim surat konfirmasi tertulis. Namun sampai saat ini, berita ini ditulis tidak digubris atau dijawab, juga surat konfirmasi tertulis terkait DAK fisik SMA dan SLB yang dikirim pada Jumat, 8 Agustus 2025 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto, sampai saat ini belum juga ada jawaban tertulis dengan transparan.
Atas ketidakterbukaan alokasi DAK fisik SMA dan SLB, sehingga diduga kental korupsi terkait anggaran DAK yang begitu besar nilainya. Menurut sumber salah seorang pemerhati anggaran pendidikan pada wartawan SKU Demokratis dan online, mengatakan apa keberatan pengelola anggaran DAK tersebut begitu berat menjawab surat konfirmasi wartawan tentang anggaran dana alokasi khusus tersebut yang mereka kelola, ditambahkan Edi Kurnia sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) seharusnya menjawab dengan transparan penggunaan dana tersebut. Dan apalagi yang dikonfirmasi oleh rekan media atau wartawan bukan uang pribadi Edi Kurnia, sehingga pengalokasiannya seharusnya diketahui dengan terbuka oleh publik melalui media atau pemberitaan wartawan.
Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi sudah seharusnya seperti Edi Kurnia sebagai PPK DAK fisik SMA dan SLB dan lainnya tidak diberdayakan lagi, padahal Gubernur menekankan pentingnya transparansi informasi publik kepada seluruh pejabat Pemprov Jabar. Selain dana DAK yang dikonfirmasi oleh wartawan yang tidak terbuka, namun seluruh anggaran yang sangat besar dikelola di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat semuanya serba tertutup. Ada apa antara Kepala Dinas, Kabid-Kabid dan pengelola kegiatan setiap dikonfirmasi oleh Wartawan selalu tidak ada di kantor. (IS/Tim)
