Jakarta, Demokratis
Kementerian Perhubungan mendapatkan alokasi anggaran senilai Rp33,41 triliun pada tahun 2023. Realisasi penyerapan anggaran tersebut baru mencapai Rp10,44 triliun per Mei 2023.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan angka tersebut setara dengan 31,26 persen dari total pagu anggaran.
Meski begitu, Budi mengaku, penyerapan pagu anggaran tersebut belum maksimal.
Atas hal tersebut, Budi mengaku optimistis realisasi penyerapan anggaran tahun ini akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
“Kami laporkan anggaran 2023 per Mei sudah 30 persen sudah kita serap. Ini kita upayakan akan lebih baik dari tahun lalu karena praktis kontrak-kontrak yang harus kita jalani sudah kita lakukan,” tuturnya dalam rapat dengan Komisi V DPR, Selasa (6/6/2023).
Adapun rinciannya yakni anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp1,75 triliun atau 45,9 persen dari total alokasi Rp3,81 triliun.
Lalu, realisasi belanja barang sebesar Rp4,52 triliun atau 29,7 persen dari Rp15,23 triliun, dan realisasi belanja modal sebesar Rp4,17 triliun atau 26,5 persen dari Rp15,75 triliun.
Budi berujar, rata-rata penyerapan anggaran pada masing-masing eselon I sekitar 30 persen.
Menurut dia, hanya dua unit eselon I penyerapan anggarannya masih dibawah rata-rata yakni Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan BPSDM.
Karena itu, sambung Budi, beberapa langkah akan dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan anggaran. Seperti meningkatkan kualitas perencanaan, mengakselerasi pelaksanaan program atau kegiatan atau proyek.
Lalu, mempercepat pelaksanaan pengadaan barang atau jasa (PBJ). Kemudian, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja.
“Terakhir meningkatkan monitoring dan evaluasi,” tuturnya. (Reimon)
