Jakarta, Demokratis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pada TA 2019, Kementerian PUPR telah menyelesaikan sejumlah infrastruktur senilai Rp 227 miliar untuk mendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan, meningkatkan konektivitas, pemenuhan kebutuhan dasar di bidang permukiman dan perumahan serta penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Pada masa pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur menjadi tumpuan untuk penyediaan lapangan pekerjaan, baik untuk proyek-proyek besar maupun padat karya. Disamping itu, pembangunan infrastruktur dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing, seperti yang disampaikan Bapak Bupati Dharmasraya yang menginginkan dua lajur jalan nasional. Persaingan sehat itu penting dalam rangka melayani masyarakat lebih baik,” kata Menteri Basuki dalam acara Peresmian Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Dharmasraya melalui video conference, Senin (21/9/2020).
Untuk mendukung ketahanan pangan dan air serta meningkatkan produktivitas di sektor pertanian di Dharmasraya, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air telah menyelesaikan pembangunan Embung Padang Roco berkapasitas 28.000 m3 dengan biaya Rp 7,4 miliar. Manfaat embung ini untuk melayani irigasi seluas 20 hektar lahan pertanian wilayah Jorong Siluluk Nagari Siguntur. Infrastruktur SDA lainnya adalah Embung Sungai Duo berkapasitas 9.000 m3 untuk mengairi lahan pertanian seluas 10 hektar dan Tebing Sungai Batang Piruko senilai Rp 12 miliar sebagai pengendali banjir di Dharmasraya.
Dalam meningkatkan konektivitas, Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional III Sumatera Barat, Ditjen Bina Marga menyelesaikan pembangunan Jembatan Sungai Dareh yang membentang di sepanjang Jalur Lintas Selatan Sumatera. Jembatan sepanjang 200 meter yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Jambi ini merupakan tipe jembatan cable stayed dengan bentang 120 meter, lebar 2 x 3,8 meter untuk carriageway dan 2 x 1,2 meter untuk pedestrian dengan biaya APBN sebesar 92,7 miliar. Selanjutnya Jembatan Pulai yang menghubungkan tiga kecamatan yakni, Sitiung, Padang Laweh dan Timpeh, serta meningkatkan kemantapan ruas jalan Pulau Punjung-Kota Baru sepanjang 1,5 Km dengan biaya Rp 25 miliar.
Infrastruktur lain yang diresmikan adalah prasarana dan sarana air minum dan sanitasi melalui Program Padat Karya Tunai (PKT), yakni Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 13 lokasi senilai Rp 3,20 miliar dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di 3 lokasi senilai Rp 1,56 miliar. Kedua program ini telah memberikan manfaat bagi 8.209 warga Kecamatan Sungai Rumbai untuk Pamsimas dan bagi 150 KK warga Kecamatan Tiumang untuk Sanimas.
Kemudian Rumah Susun Sewa (Rusunawa) khusus MBR sebanyak 42 unit di Sungai Rumbai, program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS) sebanyak 1.505 unit yang tersebar di 8 kecamatan, dan pembangunan rumah khusus MBR di Sitiung sebanyak 52 unit dengan biaya Rp 6,19 miliar.
Pada Kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga menyampaikan akan menindaklanjuti dengan survei dan investigasi terhadap usulan yang disampaikan Bupati Sutan Riska terkait pembangunan jalan akses dari Kabupaten Dharmasraya menuju Exit Tol Ruas Pekanbaru – Padang sepanjang 60 Km. Selain itu juga dukungan terhadap usulan pembangunan taman (lansekap) dan pagar Masjid Agung Dharmasraya, serta pelebaran (dua lajur) Jalan Nasional perbatasan Provinsi Jambi dan Riau yang melintas Dharmasraya sepanjang 20 Km dari total panjang 64 Km.
“Untuk pembangunan taman dan pagar Masjid Agung, saya minta Kepala BPPW Cipta Karya Sumbar untuk memrogramkan tahun 2021. Untuk jalan pendekat dari jembatan Pulai menuju Tol Pekan Baru-Padang, saya minta untuk dicek, kalau memang layak untuk dapat diprogramkan secara bertahap mulai 2021. Ini sesuai dengan misi Presiden Jokowi, setelah membangun jalan tol harus dihubungkan dengan kawasan produktif,” tutur Menteri Basuki.
Selanjutnya untuk usulan pembangunan dua lajur Jalan Nasional sepanjang 20 Km, Menteri Basuki juga memerintahkan kepada Kepala BPJN III Wilayah Sumbar untuk meninjau langsung ke lapangan dan apabila sangat dibutuhkan serta menjadi daya ungkit perkembangan ekonomi masyarakat untuk dapat diprogramkan kedepannya. Menteri Basuki berpesan agar infrastruktur yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, sehingga memiliki masa layanan yang lebih panjang.
Bupati Dharmasraya Sutan Riska menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono atas pembangunan infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR. Dengan pembangunan infrastruktur yang baik dapat mendukung perkembangan Dharmasraya sebagai Kabupaten baru yang berdiri pada tahun 2004.
Hadir mendampingi Menteri Basuki, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga, Dirjen Perumahan Khalawi. A.H, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja serta seluruh Kepala Balai di Provinsi Sumatera Barat. (Hms/Reimon)
