Tanjab Barat, Demokratis
Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial agar keluarga penerima manfaat (KPM) bisa hidup lebih makmur dan sejahtera.
Namun dalam prakteknya di lapangan PKH yang digagas oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial) banyak yang tidak tepat sasaran.
Satu sisi penerima bantuan berasal dari Pusat dan di sisi lain dari Pemerintah Daerah mengganti data penerima program selain data dalam basis data terpadu (BDT), padahal masih banyak warga yang tergolong layak menerima tersebut namun tidak mendapatkan bantuan dan tidak termasuk dalam BDT.
Dengan adanya momentum pelaksanaan verifikasi data penerima program kesejahteraan sosial yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah menjadi hal yang tepat untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah seperti PKH, Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar, Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) dan bantuan yang lainnya benar-benar tepat sasaran.
Adapun terobosan yang dilakukan pemerintah setempat dengan memasang label atau plakat di tiap rumah PKH tersebut.
Saat ini petugas telah melakukan hal tersebut ada di beberapa kecamatan dan salah satunya adalah Kecamatan Senyerang khususnya Desa Kempas Jaya. Di mana keluarga penerima program beras sejahtera (Rastra) rumahnya telah dipasang merek.
Menurut keterangan salah seorang petugas yang ditemui di lapangan mengatakan ada sekitar kurang lebih 160 KPM PKH. Dan sejauh ini beberapa keluarga sudah mengundurkan diri dan mereka menolak dikarenakan masih banyak orang yang tidak mampu yang bisa menerima bantuan tersebut.
“Namun untuk jumlah tidak bisa kami berikan informasinya dikarenakan belum selesai pemasangan merek/label tersebut,” katanya. (Atabek)
