Oleh Kesuma Tarigan
Rencana penerapan Pemilihan Kuwu (Pilwu) digital di Kabupaten Indramayu tahun 2025 sepertinya datang lebih cepat daripada kesiapan masyarakatnya. Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengaku sistem ini masih dalam tahap kajian, meski narasinya sudah digadang-gadang sebagai solusi efektif, efisien, dan minim kecurangan.
Namun, kajian yang berjalan justru terlihat setengah matang. Alih-alih memberi jawaban, menimbulkan pertanyaan baru yang muncul. Apakah masyarakat desa, yang sebagian besar lebih akrab dengan kertas dan tinta, siap langsung bersentuhan dengan layar digital.
Konsep hybrid campuran atara manual dan digital akhirnya menjadi pilihan. Jika penerapannya sekadar satu TPS per desa, terkesan tak lebih dari percobaan.
Anggaran juga menjadi sorotan. Dana yang sejak awal disiapkan untuk Pilwu manual kini “dipaksa” menyesuaikan dengan program digital. Risiko pemborosan sulit dihindari, terutama jika hasil evaluasi justru memutuskan kembali ke cara lama.
“Teknologi harus disambut,” ujar Iim Rohimin, Plt Kepala DPMD. Sebuah alasan yang terdengar visioner. Tapi sambutan yang tergesa-gesa bisa berubah jadi pesta mubazir. Modernitas memang terlihat keren, tapi jika dipaksakan, jadinya seperti mengenakan jas di sawah, terlihat keren, tapi jelas tak nyaman.
Pada akhirnya, Pilwu digital 2025 di Indramayu masih sebatas kajian. Apakah benar menjadi lompatan maju, atau justru sekadar proyek coba-coba yang meninggalkan tanda tanya di benak masyarakat desa. ***
