Jeneponto, Demokratis
Nunung, pemilik e-Warong (elektronik warung gotong royong) bersama Rahmat pendamping bantuan pangan non tunai (BPNT) Kecamatan Binamu, melakukan kegiatan penyaluran BPNT sekaligus mensosialisasikan perbaikan data ratusan keluarga penerima manfaat (KPM) di Kelurahan Empoang, Senin (5/4/2021).
Rahmat pendamping BPNT mengatakan bahwa semua pemilik e-Warong se Kabupaten Jeneponto secara serentak melakukan validasi data atas amanah Kadis Sosial Kabupaten Jeneponto Nirmala Suaib SP MSi sesuai dengan anjuran dari Kemensos RI.
“Dalam hal ini, ratusan warga penerima manfaat (KPM) di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, mengapresiasi adanya sosialiasi atau penjelasan secara terbuka dan transparan yang dilakukan oleh pihak e-Warong bersama pendamping BPNT Kecamatan Binamu, mulai dari perbaikan data KPM maupun jenis komoditi yang akan dibagikan,” katanya.
Menurutnya, kegiatan ini diawali dengan penjelasan mulai dari perbaikan data maupun kwalitas komoditi bantuan yang akan diterima KPM agar diperiksa terlebih dahulu apakah layak atau tidak. Selain itu, dirinya juga meminta kepada KPM agar menyetor KTP dan KK asli kepada pemilik e-Warong untuk perbaikan data.
“Selain KPM menyetor KTP dan KK asli, kami juga meminta kepada KPM yang tidak muncul namanya, agar bersabar karena sekarang masih tahap perbaikan data, tapi yang jelas pasti masih akan dapat,” ujar Rahmat.
Pemilik e-Warong Nunung mengatakan bahwa pihaknya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bhabinkamtibmas, Babinsa serta rekan media yang selalu setia membantu dalam pengawasan maupun pengamanan di setiap pembagian BPNT kepada KPM.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto, Nirmala Syuaib SP MSi saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, jumlah data KPM se Kabupaten Jeneponto pada tahun 2020 sebanyak 50 ribu KPM, namun setelah masuk tahun 2021 sudah mulai banyak kartu KPM yang bermasalah dan tidak menerima lagi.
“Semenjak masuk tahun 2021 dari 50 ribu orang KPM berkurang menjadi 38 ribu KPM untuk pencairan Januari/Februari dan masuk pencairan Maret/April sisa 28 ribu orang KPM. Dan ini perlu saya jelaskan kalau ini perbaikan data dari Kementerian Sosial Pusat, bukan dari Dinas Sosial Kabupaten,” jelasnya. (Syarifuddin Awing)
