Bogor, Demokratis
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto akan difokuskan untuk pemulihan wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito setelah dirinya ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
“Ini bencana Sumatera, tiga provinsi, 52 kabupaten/kota,” kata Tito setelah retret menteri di Padepokan Garuda Yaksa, Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Selasa (6/1/2026) malam.
Tito menyampaikan satgas ini memiliki tugas utama yang mencakup pemulihan infrastruktur pendidikan, pemerintahan pembangunan jalan, hunian, fasilitas kesehatan, hingga pelayanan publik.
Presiden Prabowo disebut tak menargetkan secara khusus tenggat waktu pemulihan pascabecana Sumatera. Namun, keberadaan satgas tersebut diharapkan dapat mengakselerasi rehabilitasi dan rekonstruksi di ketiga provinsi terdampak.
Setelah resmi dibentuk, satgas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana langsung bekerja. Tito menyebut akan melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Satgas Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon pada Rabu (7/1/2026), guna merumuskan langkah-langkah terstruktur dalam upaya percepatan pemulihan Sumatera.
Mendagri menegaskan komando penanganan bencana tetap masih di bawah naungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hanya saja, BNPB berfokus pada masa tanggap darurat, sedangkan satgas yang dipimpinnya menangani tahap rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Dia menunjuk Tito Karnavian sebagai ketua.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan Presiden Prabowo menilai kapasitas Tito sebagai mendagri tepat untuk memimpin pemulihan pasabencana Sumatera, yang dampaknya luas.
“Karena bencana kali ini yang terdampak di tiga provinsi cukup luas. Dalam kapasitas beliau sebagai menteri dalam negeri, Bapak Presiden memilki pertimbangan dan meyakini di bawah mendagri dapat dikoordinasilan lebih baik,” kata Prasetyo setelah retret menteri di Hambalang. (EKB)
