Jakarta, Demokratis
Saat ini masyarakat Jakarta dihebohkan dengan masalah transparansi anggaran APBD DKI Jakarta setelah tokoh politik muda dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditia Sarana menggugah temuannya dalam rancangan APBD 2020 ke media sosial miliknya.
“Potret buruk seperti itu tidak hanya terjadi pada penyusunan anggaran saja, bahkan pada anggaran tahun sebelumnya yang sudah dijalankan oleh SKPD juga tidak ada transparansi dalam penggunaan anggaran rakyat tersebut,” kata aktivis Pemerhati Kekayaan Pejabat dan Pengusaha di Jakarta Barat, Jamal TBi, Jum’at (1/11/2019).
Tidak transparansi itu menurut Jamal TB , bisa dilihat pada beberapa pengerjaan proyek pembagunan infrastruktur seperti, proyek pengerjaan saluran PHB oleh Suku Dinas Perumahan, salah satunya yang berlokasi di RW 13 Kelurahan Kalideres.
Kemudian kata Jamal TB, pengerjaan Taman Maju Bersama (TMB) oleh Suku Dinas Kehutanan dan Pertamanan di lokasi di RT 08 RW 001 Kampung Bulak Sere, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres.
“Semua proyek itu tidak ada mencantumkan nilai anggaran yang digunakan,” papar Jamal TB.
Tidak hanya itu kata Jamal TB , begitu juga dengan proyek PU Bina Marga dan termasuk proyek yang mengerjakan Gedung Kantor Walikota Jakarta Barat juga tidak mencantumkan nilai anggaran.
Menurut pantauan Darsuli, semua pengerjaan proyek pembangunan fisik yang diduga anggarannya mencapai miliaran itu tidak mencantumkan plafon pagu anggaran di setiap lokasi pengerjaan proyek tersebut.
“Itu sudah melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) karena rakyat wajib tahu. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui berapa jumlah anggaran rakyat yang digunakan untuk pembangunan itu,” imbuhnya.
Selain itu kata dia, bagaimana masyarakat bisa tahu apa saja yang dikerjakan, matrial apa saja yang di gunakan dan bagaimana standarisasi dari pekerjaan proyek yang menggunakan anggaran rakyat. Semestinya masyarakat harus tahu.
Dari beberapa lokasi titik pekerjaan proyek Pemda khususnya di wilayah Jakarta Barat tidak ada plampang yang memasang plafon pagu anggaran. Jamal TB bertanya ada apa dengan kinerja Pemda yang terkesan sengaja menutupi informasi penggunaan anggaran pada masyarkaat.
“Apa memang ada niat terselubung di situ,” tegasnya.
Jamal TB menduga ada unsur kesengajaan, karena memang tidak mau diketahui publik. Sehingga menurut dia mereka bisa bebas melakukan korupsi secara berjamaah antara oknum Pemda dengan oknum pihak ketiga yang memenangkan tender proyek bernilai miliaran tersebut.
Darsuli berharap pihak aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Tinggi, Inspektorat DKI Jakarta mencermati hal ini. Karena apabila terus dibiarkan seperti ini masyarakat khawatir akan menjadi korban keserakahan pejabat bermental korupsi itu.
Sementara itu Kepala Suku Dinas Kehutanan dan Pertamanan, Firdaus mengatakan semestinya harus dipasang dan transparansi dalam penggunaan anggaran.
“Mustinya ada pak, saya minta semua transparan,” kata Firdaus saat dihubungi melalui pesan singkat Whatsapp.
Ia akan menanyakan kepada konsultan pengawas proyek tersebut, mengapa tidak mencantumkan biaya pelaksanaan pembangunan.
“Nanti saya tanyakan ke konsultan pengawas, kenapa tidak mencantumkan biaya pelaksanaan pembangunan taman tersebut,” pungkasnya. (Albert S)
