“Presiden tak perlu lagi terlalu sering mengumbar kiritik keras kepada menteri-menterinya hingga sampai terbuka ke luar. Sebab masyarakat hanya ingin lihat aksi nyata serta ekonomi sudah pulih, bukan cuma retorikanya.”
Tidak kunjung maksimalnya serapan anggaran tahun 2020 oleh Kementerian dan Lembaga Negara. Semua berpulang pada Presiden sebagai pengendali anggaran mulai dari percepatan serapan anggaran sampai reshuffle asalkan Presiden Jokowi berani membuat keputusan.
Fraksi PKS terkejut saja setelah Presiden kembali mengkritik keras kinerja menteri-menterinya yang lambat dalam penyerapan anggaran penanganan dampak Covid-19.
Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, penyerapan anggaran K/L yang masih rendah ini kontras dengan kebutuhan masyarakat dalam mengatasi dampak Covid-19. “Rakyat sudah terkapar, pemerintah baru sadar,” tamsilnya.
Untuk itulah, anggota Komisi I minta pada Presiden untuk lebih ketat lagi mengontrol menteri-menterinya agar segera merealisasikan anggaran.
Dan masyarakat luas sedang menunggu hasilnya, merasakan dampaknya dengan cepat, sementara proses pengawasannya oleh DPR.
“Terutama anggaran yang langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat baik sifatnya bantuan langsung maupun stimulus. Tentu harus tetap akuntabel,” tegas tokoh oposisi Jazuli Juwaini di Jakarta, Rabu (5/8/2020).
Anggota DPR dari Dapil Banten ini berharap, Presiden tak perlu lagi terlalu sering mengumbar kiritik keras kepada menteri-menterinya hingga sampai terbuka ke luar. Sebab masyarakat hanya ingin lihat aksi nyata serta ekonomi sudah pulih, bukan cuma retorikanya.
“Seperti kalau ada menteri yang dirasa tidak bisa membantu dan serta lambat kinerjanya, di-reshuffle saja,” ujar Jazuli.
Sebagai kepala pemerintahan, Jazuli sepenuhnya setuju saja atas kritik Presiden kepada pembantunya, katanya, akan tapi jangan lupa Presiden Jokowi juga yang pegang kendalinya. “Substansi kritiknya, kita semua pasti setuju, bahwa pemerintah lambat. Dan PKS sudah lama mengkritik itu,” paparnya.
Hanya cara mengatasinya atau setelah kritik dilontarkan. Sebetulnya itu, sepenuhnya jadi tanggung jawab Presiden.
“Dan masyarakat luas sedang menunggu hasilnya, merasakan dampaknya dengan cepat, sementara proses pengawasannya oleh DPR,” ujar Jazuli.
Percaya Airlangga
Sementara itu anggota Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyambut baik terobosan pembentukan Komite Penangananan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Saya menilai dengan adanya komite ini, maka penanganan Covid-19 akan lebih cepat, karena selain lebih fokus, masalah koordinasi yang selama ini menjadi kendala lambannya penanganan Covid-19 akan segera dapat teratasi,” ujarnya.
“Sebelumnya, ada beberapa kendala yang mempengaruhi penanganan Covid-19, antara lain lemahnya koordinasi antar instansi pusat dan daerah, lambatnya pencairan anggaran, dan belum optimalnya kapasitas pemeriksaan tes PCR sehingga pemetaan wabah belum dapat dilakukan secara akurat,” kata Yahya.
Dikatakan, berbagai masalah tersebut diharapkan akan dapat dicarikan solusi dan diatasi oleh komite yang baru dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2020.
“Saya percaya di bawah kepemimpinan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, laju penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional akan lebih cepat,” terang Yahya.
Dia menghimbau masyarakat juga untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, pakai masker dan mencuci tangan. “Tanpa partisipasi masyarakat, apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sulit untuk dapat berhasil,” katanya. (Erwin Kurai)
