Jakarta, Demokratis
Setelah dua tahun lahirnya ketentuan Pasal 370 (Artikel 370) yang sementara digunakan dalam Konsitusi India, belakangan semua partai mengadakan pertemuan pada tanggal 24 Juni 2021 di New Delhi di bawah pimpinan PM Modi menampung usul yang banyak mengharapkan untuk merekayasa ulang politik keutuhan wilayah.
Mantan Ketua Menteri Jammu Kashmir Omar Abdullah menyetujui pertemuan tersebut di samping representasi semua partai politik penting menyetujui hal itu “sebagai peluang bagi tuntutan menyempurnakan keberadaan Artikel 370 dalam batang tubuh kontistusi”.
Sementara Mehbooda Mufti menyatakan hal yang sama mendukung penyempurnaan Artikel 370 tidak akan ikut kontestan pemilihan dewan Jammu dan Khasmir sebelum Jammu dan Khasmir kembali memberlakukan keadaan khusus. Pasal 370 dan ayat 35A sebagai bentuk proteksi identitas rakyat Jammu dan Khasmir serta akan mendapatkan lapangan pekerjaan.
Khasmir berdasar kepemimpinan yang dimilikinya merujuk Artikel 370 tiap rakyat punya hak khusus. Bagaimanapun realitasnya secara total terjadi perbedaan. Faktanya rakyat Jammu dan Khasmir tidak memiliki kemampuan melindungi diri sendiri menghadapi kenyataan yang telah diberikan oleh Pemerintah India.
Yang ada adalah protes dan riuh rendah menentang dari pihak yang tidak puas di mana-mana. Rakyat tak bisa fokus menghadapi pekerjaan untuk kehidupan sehari-hari.
Belakangan sejak dua tahun ini masalah keutuhan territorial (UT) telah menjelma menjadi simpang siur dalam langkah pembangunan Jammu dan Khasmir. Tidak lain yang dapat dilaksanakan keharusan meredam kondisi yang tidak mendukung tersebut.
Karena itulah PM Narendra Modi memberikan bantuan yang disebut Prime Minister Development Package (PMDP) yang berfokus pada manfaat individu. Proyek ini didukung dengan birokrasi adminstrasi yang transparan yang efektif dan efisien.
Dalam kaitan program UT dijalankan dengan dukungan teknologi untuk memperluas jangkauan. Lalu dibangun juga sebuah proyek jaringan IT yang dapat dipergunakan untuk melancarkan masuknya investor dari luar menghubungkan Jammu dan Srinagar.
Networking Jammu dan Srinagar juga dilaksanakan oleh pemerintah Jammu dan Khasmir yang fokus pada pembangunan jalan raya dan jalan tanpa hambatan (highway).
Di antara beberapa inisiatif dari UT yaitu administrasi terpadu. Misalnya dalam pembangunan real estate disesuaikan transparency system antara pihak pihak swasta dan pemerintah.
Dalam hal ini UT tidak hanya memajukan pertumbuhan ekonomi pembangunan di kota-kota tapi juga daerah pegunungan untuk pemerataan seluruh kawasan.
Tahun 2015 pemerintah meluncurkan paket Rs 800 billion yang dialokasikan oleh Pemerintahan di bawah PM Modi untuk macam-macam sektor yang mengekspresikan perasaan kepekaan keprihatinan pada rakyat Jammu dan Khasmir. Memberikan sumbangan untuk mengangkat kesejahteraan. “Tidak hanya pemberian bantuan, tapi juga curahan hati yang tersentuh belas kasihan pada rakyat Khasmir,” kata Narendra Modi.
Modi menambahkan ini adalah bagian 37 persen bantuan pertama tahap 2015-2019 untuk Jammu dan Khasmir. Termasuk sumbangan membantu kelaparan yang terus akan dikucurkan. Sisa 67 persen proyek Rs 300,48 billion diselesaikan 31 Maret 2019.
Sementara itu sesuai dengan symbol, self rule, autonomy, dan sebagainya akan diteruskan di Jammu dan Khasmir.
Juga status khusus bagi Jammu dan Khasmir di mana manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Jammu dan Khasmir. Hal itu undang-undangnya terus diselesaikan di Perlemen India.
Misalnya tentang kewarganegaraan Jammu dan Khasmir, hak asasi, persoalan gender, serta hak intelektual. Semua yang ada pada Pasal 370 disempurnakan sebagaimana mestinya. Mergernya Jammu dan Kashmir akan berpindah tempat merupakan kesatuan dengan India.
Pasal 370 dan 35A sementara ini menjadi masalah dalam datangnya investor, dan menghalangi laju pertumbuhn ekonomi dan industri.
Bagaimanapun sesudah 5 Agustus 2019 pemerintahan Jammu dan Khasmir siap menerima proposal investor dari 40 perusahaan informasi teknologi, industri, pertahanan, infrastruktur. Juga energi yang terbarukan, pariwisata dan pendidikan dengan nilai total Rs 150 billion.
Pembangunan dua tahun terkir ini di Jammu dan Kashmir berhasil 100 persen dalam listrik rumah tangga, pipa dan supply air minum tehadap 10.816 juta rumah tangga. Tahun 2019 Menteri Perpaduan Negara RK Sing dan Gubernur Jammu dan Khasmir Satya Pal Malik meresmikan kerjasama 15 proyek listrik bernilai Rs 200 billion. Projek Jammu Power Development (KPDCL). Fakta ini menghapus isu yang keliru disebarkan Melbooba Mufti selama ini yang mangatakan Jammu dan Khasmir tidak ada pembangunan dan telah kehilangan identitasnya.
Dua tahun terakhir ini perkembangan Jammu dan Khasmir mulai meningkat dari pendidikan. Antara lain membangun 50 sekolah untuk menampung 25.000 murid dan ratusan gedung tempat belajar serta pemberian beasiswa.
Melalui PMDP didirkan India Institut Teknologi (IIT) dan IIM (Indian Institute Of Management). Hal yang sama juga didirikan sekolah kesehatan, medical college, medical science yang diperuntukkan bagi rakyat Jammu dan Khasmir.
Sesungguhnya inilah transisi dalam keutuhan kewilayahan (union territory) yang memberikan kepercayaan dukungan penuh terhadap rakyat Jammu dan Khasmir. Maka dalam hal ini Khasmir yang selama ini terpengaruh Omar Abdullah dan Mehbooba Mufti memerlukan faham atau pengertian latar penyempurnaan Pasal 370 yang sesungguhnya. Syukur dua pemimpin Khasmir telah berubah paska pertemuan New Delhi pada tanggal 4 Juni 2020.
Rakyat Jammu dan Khasmir telah sampai kepada kesiapan mereka dengan era yang baru yaitu New India. Mereka faham itulah masa depan di mana mereka akan maju dan aman. (Terjemahan bebas oleh Masud HMN. Dari sumber Arab Ghazeth Daily, Saudi Arabia, 24 Juni 2021)
