Subang, Demokratis
Menjelang digelarnya Pemilu serentak 2024 setahun mendatang persisnya pada 14 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Subang terus mengingatkan masyarakat untuk berperan aktif ikut mengawasi jalannya tahapan Pemilu yang salah satunya dengan cara memastikan diri tercatat sebagai pemilih.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Humas Bawaslu Kabupaten Subang, Imanudin mengungkapkan, saat ini jajaran KPU tengah melaksanakan tahapan penyusunan daftar pemilih dengan melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih yang dilakukan oleh petugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dari 12 Februari hingga 14 Maret 2023.
“Tujuan dari dilakukannya Coklit ini untuk mendapatkan data pemilih yang akurat sehingga perlu dilakukan pemutakhiran data pemilih secara faktual sesuai dengan prosedur pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih,” ungkap Imanudin saat press release kepada awak media bertajuk ”Siaga Pengawasan Satu Tahun Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024″.
Dijelaskan Imanudin, yang dilakukan Pantarlih saat melakukan coklit di antaranya mencatat data pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih, memperbaiki data pemilih jika ada kekeliruan, mencatat pemilih yang telah berubah status dari status prajurit TNI atau anggota Polri, mencoret data pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi prajurit TNI atau Polri, mencoret data pemilih yang belum pernah kawin atau menikah pada hari pemungutan suara.
“Agar mendapatkan data yang valid, Bawaslu kembali mengimbau kepada Pantarlih agar menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam PKPU 7/2023 termasuk dengan tidak melewatkan hal-hal yang sifatnya administratif seperti tidak memasang stiker sebagai tanda rumah tersebut telah dicoklit atau sebaliknya,” ujarnya.
“Kami pun mengingatkan kepada seluruh masyarakat Subang untuk membantu jalannya tahapan Coklit ini dengan memberikan respon yang baik kepada Pantarlih yang sedang menjalankan tugas negara demi mendapatkan Pemilu yang terlegitimasi karena terjaganya hak konstitusi warga dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024,” timpalnya.
Selain itu, tahapan yang mesti dikawal juga yakni verifikasi faktual (verfak) dukungan DPD RI terhadap Bacaleg yang mempunyai Sebaran dukungan di Subang. Prinsip saat verfak ini adalah memastikan nama, alamat, dan NIK pendukung dengan datang langsung ke rumahnya atau di tempat lain yang ditentukan, serta menanyakan apakah mendukung atau tidak.
Meski begitu, verfak juga dapat dilakukan melalui sarana teknologi dengan cara panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika, dan jika dalam hal pendukung tidak dapat dilakukan verfak oleh KPU Kabupaten/Kota sampai masa berakhirnya tahapan verfak kesatu, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
“Tak hanya itu, yang mesti kita sama-sama perhatikan adalah pencatutan dukungan. Kalau tidak merasa mendukung sampaikan saja yang sebenarnya kepada petugas karena itu hak warga untuk memberikan dukungan atau tidak sehingga tidak ada paksaan kepada siapapun,” tambahnya.
Sedangkan, dalam rangka melakukan percepatan pertukaran informasi, edukasi, literasi kepemiluan, Bawaslu telah meluncurkan aplikasi ‘Jarimu Awasi Pemilu’ sebuah aplikasi komunitas digital pengawasan partisipatif dalam rangka menjaga amanah Perbawaslu Pengawasan Partisipatif.
“Semua orang dari berbagai unsur, berbagai komunitas bisa bertukar informasi dan diskusi, begitu pula politisasi SARA, disinformasi, kampanye hitam dan ujaran kebencian bisa dimitigasi dan dilakukan penanganan secara cepat, juga menjadi pusat informasi kepemiluan yang terpercaya,” ucapnya.
Menurut Imanudin komunitas digital pengawasan partisipatif ini menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
“Saya membayangkan jika Bawaslu seluruh Indonesia berkolaborasi dengan sejuta orang dan sejuta orang itu saling terhubung, maka jaringan pengawasan partisipati akan masif dan menguat,” pungkasnya. (Abdulah)
