Bandung, Demokratis
Banyak pos anggaran yang dipangkas Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi. Di tengah efisiensi yang dia galakkan, duit operasional “Bapak Aing” malah tembus Rp21 miliar.
Realokasi besar-besaran APBD dari belanja operasional ke modal infrastruktur dia lakukan, bukan cuma dana perjalanan dinas yang disunat dari Rp1,5 miliar menjadi Rp750 juta, alokasi dana hibah pesantren juga kena.
Pemangkasan ini bukan tanpa alasan. Dedi mengungkapkan selama ini bantuan kerap jatuh ke lembaga yang itu-itu saja dan memiliki akses kuat ke pusat kekuasaan. Anggaran hibah pesantren tahun 2025 dari Rp153 miliar menjadi hanya Rp9,25 miliar.
Tapi di tengah efisiensi itu, terungkap bahwa Dedi malah disangu operasional hingga Rp21 miliar. Jika ditambah gaji dan tunjangan, dia mengantongi Rp33 miliar per tahun.
“Gaji gubernur dan tunjangannya itu sebesar Rp8,1 juta dalam setiap bulan. Setelah itu saya memang mendapat fasilitas, tetapi banyak yang saya coret dari anggaran,” ujar Dedi dalam akun Instagramnya, dikutip Selasa (16/9/2025).
Mengenai dana operasional gubernur yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah, yakni 0,15 persen dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), ia menekankan dana tersebut bukan untuk kepentingan pribadi.
“Dengan APBD Jawa Barat, dana operasional itu sekitar Rp28 miliar. Jumlah itu dibagi dua, gubernur 75 persen dan wakil gubernur 25 persen. Jadi yang saya terima sekitar Rp21,6 miliar per tahun,” kata Dedi.
Dedi menyatakan siap jika dana operasional gubernur dihapus. Namun, ia mengingatkan bahwa konsekuensinya akan dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat.
“Saya pribadi tidak ada masalah jika biaya operasional dihapus. Tapi yang dirugikan bukan saya dan keluarga, melainkan masyarakat. Sebab banyak peristiwa mendadak yang tidak teranggarkan dalam APBD,” ucapnya. (IS)
