Jakarta, Demokratis
Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis (19/2/2026). Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR mengajak umat Islam tetap menjaga persatuan serta saling menghormati bila ada perbedaan memulai puasa.
Seruan itu disampaikan usai Sidang Isbat penetapan 1 Ramadan di Jakarta, Selasa (17/2/2026). Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan keputusan pemerintah diambil melalui proses yang menggabungkan pertimbangan syar’i dan ilmiah.
“Penetapan awal Ramadan dilakukan melalui mekanisme yang sudah kita jalankan bertahun-tahun, yakni memadukan hisab dan rukyat. Keputusan ini bukan hanya pertimbangan teknis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan kepastian bagi umat,” ujar Menag seperti dilansir dari web resmi Kemenag.
Menag meminta masyarakat menyikapi kemungkinan perbedaan dengan kedewasaan. “Kalau pun ada yang memulai berbeda, mari kita hormati. Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menyikapi perbedaan dengan rukun. Jangan sampai perbedaan teknis mengurangi ukhuwah kita sebagai sesama umat Islam,” katanya.
Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyampaikan sidang membahas penentuan awal Ramadan dengan mempertimbangkan kaidah keagamaan dan kaidah ilmiah. Berdasarkan paparan Tim Hisab Rukyat Kemenag, posisi hilal masih berada di bawah ufuk sehingga tidak memungkinkan untuk dirukyat. “Hilal tidak memungkinkan terlihat karena posisinya masih minus,” ujar Marwan.
Marwan menegaskan perbedaan metode dalam menetapkan awal bulan Hijriah tidak boleh menjadi alasan perpecahan. Ia juga menyebut Komisi VIII DPR mendukung langkah Menteri Agama untuk terus mempertemukan berbagai pendekatan penetapan awal bulan Hijriah, termasuk wacana kalender global, demi terciptanya kebersamaan umat di masa mendatang.
Sidang Isbat dihadiri Ketua Umum MUI, Dirjen Bimas Islam, pimpinan ormas Islam, serta perwakilan BMKG, BRIN, BIG, Planetarium Jakarta, dan Tim Hisab Rukyat Kemenag yang memaparkan hasil pengamatan serta perhitungan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia. (EKB)
