Dewan Rakyat atau Perlemen Kerajaan Malaysia dalam sidang tanggal 26 November 2020 berhasil mengesahkan anggaran negara. Sidang dipimpin lansung oleh Ketua Perlemen yaitu Datuk Azhar Azizan Harun. Anggaran yang disahkan totalnya adalah sebesar RM 322,5 miliar atau setara USD 78 miliar untuk tahun 2021. Ini lebih besar dari anggaran tahun sebelumnya dan merupakan anggaran tertinggi sepanjang sejarah Malaysia.
Seperti dipublish Morning Brief Kuala Lumpur edisi 27 November 2020, Ketua Sidang menjelaskan keputusan diambil secara sepakat oleh semua para ahli perlemen. Sebelumnya ada dibuka peluang untuk sistem undi, karena ada suara yang hendak menolak rancangan belanjawan yang disampaikan oleh kerajaan di hadapan sidang perlemen tersebut.
Namun kehendak atau usul sistem undi yang diusulkan anggota partai oposisi ditolak. Karena tidak memenuhi kriteria minimal usul yang harus didukung 15 undi suara. Pihak pengusul hanya didukung 13 suara. Maknanya tidak memenuhi syarat untuk diloloskan. Karena itu ditentukan dengan sistem kata sepakat. Tegasnya tidak melalui voting atau proses hitung undi suara terbanyak.
Sukses pelaksanaan sidang perlemen ini menarik perhatian banyak pihak di bawah kondisi politik Malaysia akhir-akhir ini. Antara lain adalah bagaimana menghapus spekulasi politik yang menerpa Kerajaan belakangan ini. Yaitu (1) menolak rancangan belanjawan atau anggaran 2021. Lalu (2) dalam satu nafas terdapat asa untuk menjatuhkan kerajaan di bawah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mendorong sidang perlemen dengan agenda sidang untuk meloloskan mosi tidak percaya.
Dalam kenyataan dua point di atas yang sejatinya menjadi inisiatif partai oposisi tidak berhasil. Sejauh ini kelompok pembangkang harus menelan sesuatu yang pahit. Sebab mereka gagal. Karena itulah yang menjadi pilihan para ahli perlemen mayoritas terbaik bagi rakyat Malaysia.
Secara umum nampaknya penetapan sidang perlemen tentang anggaran tahun 2021 sukses dan memiliki beberapa kelebihan. Antara lain alokasi dalam perlindungan sosial tenaga kerja, recovery atau pemulihan ekonomi. Di samping pemberian penghargaan bagi inovasi lapangan kerja yang berbobot nilai tambah yang tinggi.
Tetapi anggaran 2021 terdapat juga kekurangan. Yaitu kelemahan dalam ketidakpastian politik antara pemerintah dan oposisi. Ini terlihat pihak oposisi tidak atau belum menerima sepenuhnya ketetapan berkenaan dengan anggaran 2021 untuk diimplementasikan. Selain itu kondisi pandemi Covid-19 yang masih belum teratasi hingga kini.
Di atas semua itu, bagaimanapun kesatuan tekad memaksimalkan pelaksnaan di lapangan diperlukan. Adapun perbedaan dalam perlemen, ketidaksamaan visi antara pembangkang dan pemerintah kini yang pasti kepentingan rakyat Malaysia tentu lebih utama dari pada yang lainnya. Semuanya dapat kembali ke azas ada terdapat ungkapan Melayu, seikat bagai sirih, serumpun bagai serai. Semoga.
Jakarta, 27 November 2020
*) Penulis adalah Doktor Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) Jakarta. e-mail: masud.riau@gmail.com
